beranda » Artikel

Oleh : Juanda Djamal*

IMAJINASI politik sejatinya ditindak-lanjuti aksi yang memberikan karya politik untuk mengubah suatu situasi, dari buruk ke situasi bagus. Saat ini perlakuan politik seperti ini sulit, bahkansedikit sekali satu rezim mengarahkan kekuatan dan kekuasaan politiknya pada situasi memperbaiki suatu yang buruk, kecuali imajinasi di bawah sadar sehingga imajinasi politiknya berdialektika di atas angin.

Jika kita simak, perilaku politik yang dipraktikkan penguasa seperti itu, biasanya selalu saja berujung pada kegagalan. Banyak masyarakat terlebih pemimpin politik, akan tersadarkan di tengah jalan, kecuali jika ada intervensi dalam bentuk lain semisal uang, jabatan, maupun janji politik baru. Maka si penguasa dapat terus menjaga dan mengaturnya. Namun, sejauh yang dapat kita percayai orang-orang yang menjalankan perintah kita, karena yang kita pimpin bukanlah sebuah kelompok preman atau mafia, dimana kita sebagai komandan preman/mafia dapat memerintahkan anak buah untuk selalu menjalankan perintah, sudah ada komitmen sumpah untuk selalu setia, biasanya ujung juga berhubungan dengan nyawa.

Ingat, saat ini  pemimpin politik sedang memimpin satu wilayah yang didiami oleh masyarakat (popular leader). Untuk itu kita memiliki konsekuensi politik supaya menjalankan kepemimpinannya ke arah yang dapat menciptakan kestabilan/keseimbangan politik, keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya itu sendiri. Konsekuensi inilah yang harus dipahami oleh penguasa supaya dapat melakukan transformasi situasi dari buruk ke bagus.

Untuk menghindari tulisan ini berdialektika di atas angin, maka kita lihat realitas politik Aceh yang kekinian. Imajinasi politik tidak merefleksikan dinamika politik itu sendiri, artinya parlemen sejauh ini belum memperlihatkan orientasi politik pembangunannya. Eksekutif semakin memperlihatkan ketidakberdayaannya dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat semakin depresi (penyakit sosial banyak terjadi), pemimpin politik makin mempraktekkan politik yang negatif, akses informasi hanya melalui media massa, ruang konsultasi yang sempit, mentalitas generasi baru yang rendah, disorientasi arah kebijakan pembangunan disebabkan perencanaan pembangunan tidak matang, ketidakberdayaan hukum untuk memberikan kenyamanan masyarakat, komunikasi antar institusi yang tidak konstruktif, dan sebagainya.

Jika kita ingin fair, pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab utama dalam mengkonstruksikan semua dinamika di atas supaya dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Aceh di sini di pimpin oleh gubernur dengan seluruh perangkat muspida-plusnya. Oleh karena itu, jika pembangunan tidak berjalan dengan sebenarnya, maka tanggung jawab utama ada di tangan gubernur dan wakil gubernur sebagai eksekutor pembangunan, sedangkan parlemen Aceh sebagai lembaga kontrol pembangunan memiliki tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya, artinya jika gubernur/wagub dan semua perangkatnya gagal mencapai pembangunan setiap tahunnya, maka parlemen memiliki andil besar atas kegagalan tersebut.

Jika kita makin dalam lagi melakukan refleksi tiga tahun kepemimpinan IRNA (Irwandi-Nazar), demonstrasi yang dilakukan pada tanggal delapan, memberikan jawaban yang sebenarnya, artinya demonstrasi yang diindikasikan sebagai rekayasa pemerintah Aceh merupakan jawaban atas kemajuan pembangunan Aceh, gubernur Aceh menelanjangi dirinya dengan menutup segala kelemahannya selama ini. Menciptakan kepercayaan dirinya yang selama ini telah jatuh dengan menunjukkan kekuatan massa yang mendukungnya. Ini merupakan pembohongan terhadap publik, menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan massa.

Sangat kita sayangkan, bahwa seorang pemimpin masyarakat memiliki watak yang menjerumuskan rakyatnya pada kebodohan. Seharusnya, pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab untuk memperkuat pemahaman politik masyarakat supaya dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pemerintahannya, buka ruang informasi yang fair pada masyarakat atas kegagalan dan kesuksesan yang terjadi dalam tiga tahun kepemimpinannya. Implikasi dari pemerintahan yang seperti ini sangat besar sekali pada pengembangan struktur sosial-politik Aceh kedepan.

Fondasi generasi ke depan kita bangun dengan mentalitas kepemimpinan yang sangat rapuh. Seperti dikatakan Dr Ishak Hasan; bahwa kritik harus disertai dengan solusi, padahal tidak semestinya kritik mesti disertai solusi, karena tugas konsultan/penasehatnya/perangkatnya yang merumuskan menjadi referensi kebijakan (Serambi,10/02/ 2010). Kesadaran politik yang sangat rendah, partisipasi masyarakat hanya sebatas menyuarakan dukungan politiknya. Kembali lagi, masyarakat menjadi pengikut kelas menengah untuk mengarahkan dukungan politiknya pada kalangan kelas atas (elite), walaupun mereka tidak memahami dan secara sadar, ironisnya lagi ada pernyataan yang membalikkan fakta ‘menipu’ supaya masyarakat mau mengikutinya. Kondisi politik seperti itu harus menjadi pembelajaran semua pihak.

Memasuki tahun keempat pemerintahan IRNA perlu ada reformulasi politik baru yang bisa membawa perubahan yang konstruktif. Kalau tidak maka tidak lama lagi pemerintahan ini akan mengalami kegagalan yang mendasar. Sebagai bagian dari masyarakat yang sadar, saya ingin menekankan bahwa pemerintah Aceh mesti membuat perubahan strategi yang mendasar sekali, terutama dalam “memaksimalkan penyertaan public” dalam membangun Aceh. Jadikan masyarakat sebagai modal utama dalam membangun dan memperkuat kembali pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang kita miliki, membangun relasi sosial yang bagus dengan mengatur keseimbangan dan interaksinya, begitu juga secara politik, penting menjaga keseimbangan dinamika politik dengan menyediakan ruang lebih demokratis.

Strategi selanjutnya “mengurangi dan menghilangkan berbagai kompromi yang tidak jelas”, tim asistensi diarahkan untuk mencatat dan mengemas berbagai dinamika sosial-politik dan sumber daya ekonomi menjadi referensi kebijakan yang lebih jelas bagi kepentingan masyarakat, mereka-mereka yang tidak jelas dan hanya membisikan informasi yang, maka perlu dijauhkan karena inilah biang kerok yang bisa menjatuhkan kita, pelaksanaan proyek diarahkan secara prosedur normal dan ketat, bangun komunikasi politik yang konstruksi dengan Jakarta dengan mengedepankan lobi dan diplomasi, kebiasaan personal dihilangkan kemudian membiasakan diri dengan sikap dan tindakan yang kolektif.

Terakhir, arahkan kebijakan pembangunan melalui pendekatan kawasan berdasarkan sumber daya alam yang dimilikinya (mulai dari sector real), bangun jejaring institusi formal supaya pemerintah Aceh mulai dari propinsi sampai desa menjadi lebih kuat, juga jejaring institusi informal supaya partisipasi masyarakat semakin tinggi, ciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat dalam menumbuhkan pembangunan ekonomi, dan perkuat kerjasama pasar serta modal untuk mengelola berbagai sumber daya alam yang bisa mensejahterakan masyarakat.

Tentu, bukan bermaksud mengajari kepemimpinan Aceh.Ini lebih sebagai bentuk kontribusi rakyat agar pemerintah Aceh dapat lebih berwibawa, berkmakna, dan berfungsi. Ingat, nama baik Aceh ada di tangan IRNA saat ini, jangan jadikan puluhan ribu (8/2) tersebut sebagai legitimasi dalam memimpin seenak hati, buka ruang secara kolektif, bangun sikap yang lebih fair, hormati dan hargai pekerjaan orang lain, dan  bangun relasi yang bagus dengan semua pihak. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol pemerintah (popular control) melalui cara mengeritik kepemimpinan saudara, tidak semestinya memiliki solusi, karena menjadi tugas anda dalam menerjemahkannya dan mengarahkannya kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

* Penulis adalah Sekretaris Konsorsium Aceh Baru.

sumber : serambinews