beranda » Artikel

Oleh : Aryos Nivada**

Situasi Politik Saat ini

Diskusi politik berbingkai pemilu umumnya membicarakan perubahan. Kalau kita lihat trend pemilu 80-an – hingga saat ini tetap saja tak lepas dari satu kata yaitu perubahan, dimana kata tersebut sangat ampuh bagi partai politik dalam menjual market politiknya. Umumnya tawaran market politik selalu dalam ranah hak – hak dasar rakyat. Biasanya akan disusulkan munculnya orang-orang baru dan belum terukur pengalamannya dalam mengabdikan diri dimasyarakat. Pertanyaan penulis, “Rakyat yang mana?” Waduh, rakyat ko dijual untuk kehausan ego sesaat.
Nah, umumnya muncul lagi diskusi tentang market politik disetiap partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok), seperti menjual ketokohan seseorang kepada masyarakat secara khusus. Bahkan parlok di Aceh menjual ketokohan juga menjadi kunci menuju kemenangan. Bisa jadi keberadaan tokoh tertentu menjadi Icon parlok, seperti Partai Aceh dengan Muzakir Manaf dan Hasan Tiro, Partai SIRA dengan Nazarnya, Parta Rakyat Aceh dengan Aguswandi dll. Begitu pula Parnas, PAN dengan Amin Rais-nya, PDIP Megawati Sukarno Putri, PKB Gusdur dll.
Membedakan dengan parnas dari parlok, yaitu menjual ketokohan dan patron. Dalam tubuh parnas memiliki patron tersendiri yang membedakan dengan partai lainnya. Penjabarannya sebagai berikut, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung identitas kepartaiannya anti asing atau feodalisme. Bisa dilihat setiap kebijakan PAN selalu mengarah kepada penolakan bantuan asing dan intinya PAN anti asing. PPP dan PKS mengkumandangkan ke Islamannya, sehingga ada semangat rasionalitas yang diusung partai tertentu untuk tujuan memberikan identitas ideologi dibenak masyarakat atau konsistuennya.
Mengaitkan dalam pembukaan tulisan dan menelaah lebih dalam, kondisi parlok dan parnas cenderung berbeda seiring pemilu yang akan berlangsung di Aceh. Politikus yang tergabung di parlok dan parnas berdiskusi seputaran masalah intimidasi atau tekanan. Bukan mendiskusikan perubahan, kalaupun ada hanya ketika dalam kampanye saja dan sedikit di seminar tertentu. Tekanan yang terjadi bisa terpapar jelas melalui pemberitaan media massa di Aceh yang mengangkat berita kriminalitas politik, seperti pembakaran, pengeboman, penghinaan, penculikan.

Idealnya para politikus partai politik di Aceh, baik lokal maupun nasional, harus berdiskusi ide – ide yang diusung masing-masing bendera partainya berupa manifestonya, sehingga muncul terobosan baru, yaitu lahirnya konsep Aceh Baru paska perdamaian Helsinki yang menjadi satu mazhab bagi semua partai untuk menjalankan secara ikhlas serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh guna mewujudkan Aceh yang gemilang dan sejahtera dalam semua aspek. Lalu muncul sebuah pertanyaan, “Apakah manifesto dari 6 partai politik lokal di Aceh mendorong sebuah perubahan yang mencirikhaskan partainya?”, bukan malahan menceritakan tekanan/intimidasi dari sekelompok orang atau partai tertentu. Analisis lain, bentuk tekanan lainnya berupa memaksakan masyarakat agar memilih serta memberikan suaranya kepada partainya menjadi peluang besar di pemilu nantinya, sehingga dibutuhkan etika berdemokrasi semua partai politik.

Tekanan Berwujud Demokrasi Klasik

Bila penulis mengkorelasikan dengan berdirinya posko-posko di Aceh Utara dan Lhokseumawe ini salah satu wujud dari tekanan pihak serdadu untuk membendung Partai Aceh. Alasanya sederhana, bahwa PA memiliki grass root yang mengakar dan terarah, bahkan sudah melembaga. Sehingga prediksi dari para ahli politik Partai Aceh memiliki peluang besar menang. Tetapi pihak serdadu memiliki alasan yaitu untuk memenuhi kuota jumlah serdadu (tentara organik) berdasarkan perjanjian MOU sebesar 14.700 orang . Mengkaji melalui teori security sector reform, bila lokasi yang sangat jauh dan rawan, tetapi jumlah penduduknya cukup padat maka peluang berdirinya pos  serdadu lebih besar.
Bila menganalisis lebih liberal lagi, pendirian pos – pos serdadu paska perdamaian dijadikan momentum untuk memperbesar kekuatan serdadu, sehingga sewaktu-waktu kekuatan GAM bangkit maka, serdadu telah siap. Alasannya sederhana saja bahwa GAM masih dianggap pemerintah pusat (tokoh nasionalis) sebagai separatis walaupun telah bermetamorfosis menjadi KPA dan PA. Bila secara geografis posisi Aceh Utara dan Lhokseumawe adalah daerah yang sangat kuat hot spotnya GAM.
Itulah pemikiran budaya intelijen (kecurigaan) yang dibangun oleh pemerintah pusat bukan membangun budaya positive thiking. Ketakutan yang terlabel lagi dari pemerintah pusat bahwa, pihak Partai Aceh tidak memiliki programatik dan ideologis bila nanti duduk di parlemen.
Salah satu teori kematangan konflik upaya menghambat (menekan) menunjukan skenario baru yang disusun oleh pemerintah pusat, karena ketakutan GAM akan menang. Bila dibenturkan dengan kejadian di Timor Leste (provinsi Indonesia sebelum lepas) tiga partai yaitu UDT, TRABALISTA, APODETE kalah, karena FRETELIN yang menang lalu memproklamasikan merdeka dari Portugis, ketiga partai kalah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat saat itu. Mencuat pertanyaan riangan bagaimana korelasinya dengan di Aceh. Bila Partai Aceh menang maka, parlok lain akan membentuk koalisi menyalahkan serta menuntut sistem pemilu yang salah, bisa jadi seperti penjabaran argument penulis diatas yaitu menuntut pemekaran wilayah agar bisa memiliki ranah lain guna memperoleh jabatan politik. Menariknya ketika pilkada yang lalu tidak terjadi kandidat diluar GAM menuntut orang GAM dengan berbagai alasan, bila terjadi mungkin sesama orang GAM. Hal seperti itu bisa terjadi di pemilu 2009 nantinya di Aceh.
Jadi analisis penulis bila dikorelasikan tekanan yang terjadi oleh partai Aceh adalah wujud terencana peranan serdadu. Kembali mencuat dipikiran penulis, bila serdadu menekan Partai Aceh lalu mendorong masyarakat untuk memilih siapa?. Asumsi penulis tercipta dua kutub yaitu pertama apakah di dorong untuk mewujudkan kemenangan dari salah satu partai nasional yang telah tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat Aceh. Kedua bisa jadi militer membesar salah satu partai politik lokal yang mendapatkan akses ke nasional,” berkaki dua” melalui tokoh nasional yang masuk ke partai lokal.

Keuntungan Demokrasi Klasik

Berdasarkan teori yang kemukakan oleh Thomas Meyer mengatakan, dalam beberapa kasus, dominasi politik atas serdadu tidak dapat diperoleh dalam sesaat. Sehingga menjadi tujuan yang non kondisional, bukan sebagai tanggung jawab hasil yang harus diperoleh secepatnya, melainkan sebagai tanggung jawab tindakan yang harus dilakukan bertahap dengan langkah-langkah terencana.
Masih berdasarkan pandangan Thomas Meyer. Dirinya mengatakan, bila tekanan disertai memberikan cap jelek kepada sebuah partai, maka peluang partai itu semakin besar akibat tekanan tersebut. Selanjutnya penulis ingin flash back terhadap historis demokrasi di Indonesia yang dikorelasikan dengan tekanan tersebut. Pada saat sebelum Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menjabat sebagai presiden Indonesia, Megawati selalu membuat image serta terkesan melakukan intimidasi kepada SBY, lalu apa yang terjadi tercipta sugesti dipikiran rakyat Indonesia berupa jiwa empati untuk memilih SBY. SBY membiarkan Megawati selalu menyudutkan, menghinanya, melakukan intimidasi terhadap dirinya. Hasil yang dipetik SBY memenangkan pemilihan presiden tahun 2004. Secara tegas ingin penulis katakan bahwa, demokrasi klasik berbentuk intimidasi atau tekanan masih menjadi jurus jitu bagi seseorang politikus, bila ingin menang dalam pilkada atau pemilu.
Bisa jadi kita sendiri yang selalu mentuhankan demokrasi klasik untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan politik, sehingga menjauhkan etika berdemokrasi yang santun. Keanehan pikiran manusia memang telah terjadi, dimana peran kita hanya pribadi masing-masing untuk memperbaikinya.
Harapan penulis yang dapat disampaikan agar  tulisan ini memberi konstribusi bagi penciptaan damai di Aceh serta pemilih dapat menentukan pilihannya dengan bebas dan sadar. Sehingga konflik yang mengemuka saat ini dapat diturunkan derajatnya pada titik perdamaian hakiki. Semoga saja harapan ini dapat membayang dibenak penulis sehingga tidak ada tafsir yang berbeda guna membangun, menjaga serta melangsungkan perdamaian di Aceh yang sedang berjalan dan dirasakan oleh rakyat. []*AN (telah dipublikasi Koran Acehkita)

** Penulis adalah Peniliti Aceh Comunication and Research Institute