beranda » Artikel

Oleh : Juanda M.Djamal**

Sekilas mata Aceh Rayeuk bukanlah negeri yang maju, bahkan produktifitas masyarakatnya sangat rendah. Hanya beberapa komunitas saja yang melihat peluang untuk mendirikan industri rumah tangga. Tetapi disebabkan pelayanan yang disediakan oleh pemda sangat buruk sekali maka industri-industri rumah tangga tersebut harus berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup. Industri besar hanyalah PT Semen Andalas yang berdiri megah di LhokNga, tetapi paska Tsunami pabrik inipun harus terhenti karena gelombang Tsunami meluluh lantakkan kawasan industri ini. Juga banyak industri rumah tangga dikawasan LhokNga, Lambada dan Krueng Raya mengalami hal yang sama seperti PT Semen Andalas.

Sejak ibukota Aceh Rayeuk ini dipindahkan ke kota Jantho pada 29 Agustus 1983 dan diresmikan oleh Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984. Geliat perkembangan pembangunan Aceh sangat lambat. Dalam rentang waktu 23 tahun seharusnya ada banyak hal yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat Aceh Besar realitasnya beberapa kali pergantian kepemimpinan di Aceh Besar ini, indikator keberhasilannya hampir tidak ada yang bisa dicapai. Bahkan masalah yang dihadapi dari periode satu ke periode lainnya adalah sama; tidak disiplin pegawai pemerintahan, komitmen bupati untuk menetap di Jantho dan hal-hal teknis lainnya. Hampir tidak ada pembangunan besar yang dilakukan, sedangkan visi dan misi hanya semata konsep dan retorika belaka. Adalah bupati Sanusi Wahab,Untung Juana, Sayuthi Is, Rusli Muhammad, Zaini Aziz, A.Majid AR merupakan pemimpin Aceh Rayeuk yang mempunyai mimpi-mimpi tersendiri. Jika kita melihat hasil khusus yang dicapai oleh mereka dalam membangun Aceh Besar, hampir tidak ada. Hanyalah rutinitas belaka yang selalu menghabiskan waktu dan periode kekuasaan mereka. Ada ide untuk pengembangan ternak oleh Untung Juana, ada juga ide pengambangan pisang oleh Zaini Aziz tetapi mimpi-mimpi tersebut tidak dilanjuti lagi oleh penerus mereka, adalah hal yang sangat disayangkan. Dua puluh enam tahun Aceh Besar memiliki otoritas yang terpisah dari kotamadya Banda Aceh seharusnya dimanfaatkan untuk membangun kearah visi dan misi seperti dikonsepkan secara teoritis. Pengalaman atas pengimplementasian program dari beberapa periode politik di Aceh Besar, kelihatan sekali bahwa para pemimpin Aceh Besar tidak pernah membaca dan memahami atas konsep pembangunan yang sudah disusun. Salah satu misi yang disusun misalnya“mewujudkan kehidupan sosial yang dinamis dan kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi”, fakta dilapangan bahwa relasi sosial yang terbangun dalam masyarakat terjadi secara alami dan atas usaha masyarakat itu sendiri, tidak ada sentuhan dan intervensi pemerintah dalam mempercepat proces membangun kehidupan sosial kearah yang dinamis dan kreatif, buktinya inisiatif-inisiatif yang lahir dari masyarakat tidak ditindak lanjuti untuk mengembangkan jaringan yang lebih maju dengan pihak luar. Kalaupun ada intervensi pemerintah, maka kunjungannya hanya bersifat seremonial untuk meresmikan atau memberi selamatan jika berhasil. Padahal fungsi pemerintah bukanlah simbolik, tetapi pelayan masyarakat menuju kemajuan, pemerintah harus memikirkan konsep-konsep pemajuan masyarakat bukanlah orang yang menikmati dari hasil kerja keras masyarakat.

Lahan pertanian yang luas di Aceh Besar tanpa dukungan peningkatan kapasitas masyarakat maka lahan terbengkalai dan akibat tidak ada aturan pengembangan kawasan maka kasus-kasus illegal logging dan Galian C meningkat di Aceh Besar. Sehingga pemodal menguasai semua lini kehidupan untuk mengeruk sumber daya alam Aceh Besar. Sedangkan masyarakat biasa hanyalah sebatas untuk mengasapi dapur keluarganya saja. Fakta ini muncul disebabkan tidak ada pola-pola pendidikan dalam meningkat kemampuan akan keahlian masyarakat untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia dikawasan Aceh Besar ini. Oleh karena itu, kalau masyarakat tidak mempunyai kemampuan yang cukup bagaimana masyarakat Aceh Besar bisa bertahan terhadap pengaruh globalisasi. Apa benteng yang bisa dibuat untuk menghadapi globalisasi ini.

Kriteria Pemimpin Aceh Besar kedepan
Supaya masyarakat Aceh Besar mampu menghadapi perubahan zaman dan membangun struktur sosial yang lebih bagus lagi kedepan, maka kriteria pemimpin Aceh Besar kedepan antara lain; mempunyai tingkat intelegensia yang tinggi, visioner, transparan dan akuntabilitas terhadap publik, programatik (programnya jelas dan focus atas ketersediaan resource di kawasan Aceh Besar), pola kebijakan bottom up yang partisipatif, dan mempunyai akar ke masyarakat yang jelas.

Sedangkan pemimpin yang harus dihindari adalah orang yang selalu berdialektika di atas angin (cet langet), sudah pernah memimpin dan terbukti tidak ada hal yang bisa dibuktikan bahwa mereka berhasil dalam membangun Aceh Besar, tidak mandiri dan ketergantungan dengan pemodal/penguasa, tidak berani dalam mengambil sikap yang memihak pada rakyat, haus pada kekuasaan, politik uang yang akan berdampak pada korupsi ketika dia memimpin.

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini telah memberikan informasi yang positif bagi masyarakat untuk meningkat pemahamannya dalam memberikan penilaian yang tepat untuk memilih para kandidat yang akan bertarung dalam pilkada 2006 sebagai bupati dan wakil bupati Aceh Besar. Masyarakat mampu melihat indikator-indikator dimana kandidat mempunyai beberapa programatik dan betul-betul mempunyai komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, misalnya mampu menyediakan pendidikan dasar yang gratis dengan fasilitas yang lengkap tanpa harus memungut uang serupiahpun dalam bentuk alasan apapun juga sehingga akses pendidikan bagi masyarakat bisa dilakukan dalam maupun luar negeri, mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang bagus untuk rakyat biasa dimana fungsi puskesmas harus ditingkatkan dalam memberi pelayanan pada masyarakat, mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian (life skills) masyarakat sehingga banyak lapangan kerja yang bisa dibuka. Apalagi sumber daya alam di Aceh Besar sangatlah banyak seperti sektor perikanan dan sektor pertanian.

Masalah yang harus direspon oleh para kandidat Bupati kedepan
Selain itu, ada dua permasalahan besar yang harus dihadapi oleh masyarakat Aceh Besar dan kedua masalah tersebut harus menjadi bagian dari program yang dijual oleh para calon bupati. Pertama; kawasan Seulawah, dimana perkembangan terakhir hutan di Seulawah terbakar sangat luas. Ada sumber menyatakan bahwa beberapa titik, api sengaja dihidupkan karena ada masyarakat yang ingin membuka lahan untuk bercocok tanam. Hal tersebut tidaklah masalah, tetapi jika pembakaran dilakukan selama musim kemarau maka api tidak akan terbendung dan dampaknya sangat luas seperti matinya pohon-pohon besar yang seyogianya bisa menampung air tetapi harus dengan terpaksa tumbang, matinya arus listrik karena tiang-tiang listrik tumbang, dan dampak yang sangat besar adalah pengaruh pada hilangnya serapan air yang akan berdampak pada kekeringan dikawasan Saree, Laweung and Seulimum, atau banjir banding yang akan berdampak terhadap masyarakat Laweung dan Leungah. Mungkin masyarakat biasa juga tidak memahami tentang pengaruh ini, maka pemerintah harus meningkatkan kinerjanya supaya lebih aktif dalam mengatur kawasan-kawasan yang bisa dibuka sebagai lahan garapan masyarakat. Masalah kedua yang berhubungan dengan pegunungan Seulawah adalah maraknya penebangan kayu liar (illegal logging), anehnya situasi tersebut terjadi paska perdamaian. Hutan Seulawah aman selama damai. Kalau dilihat secara dekat, hampir sebagian besar hutan Seulawah telah ditebang, mungkin hanya sekitar radius 7 km saja yang masih belum masuk untuk kawasan penebangan. Seulawah merupakan gunung berapi yang aktif dan pernah meletus sekitar abad ke-16, diperkirakan kalau hutannya normal kemungkinan akan meletus 1000-1500 tahun lagi, tetapi jika penebangan liar terus dilakukan, pembakaran yang sembarangan, ditambah lagi muara gas yang tersedia di sekitar Laweung juga bersumber dikawasan Saree, maka kemungkinan meletusnya bisa lebih cepat. Masalah ketiga di Seulawah adalah pembangunan markas Brimob yang didanai oleh BRR. Keputusan untuk membuka lahan tersebut sebagai markas Brimob sangat tidak tepat karena 10 tahun kedepan, kawasan yang dulung dipenuhi dengan pohon-pohon sehingga mengalami kesejukan, maka dengan sendirinya kawasan tersebut terus dilakukan perluasan, maka dampaknya sangat besar.

Kedua; masalah besar yang harus dipertanyakan pada para kandidat untuk memperjelas komitmennya untuk menyelesaiakan permasalahan di Aceh Besar adalah Galian C yang secara jelas terlihat sepanjang kawasan Lampisang Seulimum dan Indrapuri. Kalau dilihat perubahan struktur sungai yang sedemikian besarnya, bupati saat ini seharusnya menghentikan proyek ini karena dampak yang terjadi sangat besar, seperti hilangnya pekerjaaan penduduk local karena dikuasai oleh pemodal besar yang sanggup membawa mesin untuk pengerukan, selain itu jenis ikan air tawar yang dulunya menjadi salah satu pendapatan penduduk juga mati. Kita tidak melihat ada respon positif dari bupati Aceh Besar yang menjabat seperti Rusli Muhammad, Zaini Azizi maupun bupati yang sedang menjabat saat ini.

Oleh karena itu, kepada masyarakat Aceh Besar, kita harus mengetahui komitmen dan program para kandidat yang akan maju di Aceh Besar kedepan. Sejauh mana komitmen mereka untuk memerangi pemodal dan penguasa yang saat ini menjarah Aceh Besar. Sejauhmana para kandidat mampu menjamin pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan bagus dan mampu menyediakan lapangan kerja. Kelompok-kelompok masyarakat harus membuat kontrak politik dengan para kandidat terhadap aspirasi-aspirasi yang ingin didorong ke para kandidat, dan harus berusaha dengan keras menghindari politik uang. Jangan memilih karena kawan, pernah terikat jasa dan hubungan keluarga tetapi lihatlah apa yang mereka bisa perjuangkan demi memakmurkan masyarakat Aceh Besar secara keseluruhan.

** Penulis adalah Sekretaris General Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF)