beranda » Artikel

Oleh : Aryos Nivada**

Cuaca politik menjelang pemilihan presiden tidak bisa ditentukan, karena rotasi peta politik selalu berubah. Adu strategi untuk kemenangan menjadi agenda utama para kandidat. Tapi calon kandidat presiden Jusuf Kalla (JK) dan Wiranto (WR) yang mendeklarasikan di tugu proklamasi terlebih dahulu maju untuk menjadi orang nomor satu dan dua di Indonesia. Lalu apa yang menarik untuk dikemukan dalam tulisan ini. Tentunya penulis terlebih dahulu memunculkan tanda tanya besar, mengapa JK harus memilih Wiranto, ketimbang kandidat lainnya?, bagaimana kekuatan politik di keduanya?, dan apa dampak yang akan terjadi bila keduanya terpilih?
Kekuatan Politik

Menorehkan tulisan ini memang penulis akui agak sulit, tapi bermodal semangat akhirnya memberanikan diri untuk menuliskan. Sulit mengapa? Karena harus mengumpulkan data dan referensi yang kuat agar menghasilkan tulisan yang objektif. Penulis akan mulai dengan membedahkan kekuatan politik JK dan WR. Mengapa mereka, karena tulisan ini dibuat, ketika JK dan WR lebih awal mendeklarasikan diri menjadi kandidat presiden ke depannya.

Penulis balik ke sejarah terlebih dahulu, tentang secara terpilihnya JK. Ditubuh Partai Golkar sendiri terjadi friksi-friksi, karena suara Golkar terbagi kepada beberapa kandidat presiden yang diusung oleh Golkar diantaranya Akbar Tanjung dan Abu Rizal Bakrie, bahkan suara internal Golkar juga memberikan rekomendasi tetap mempertahankan duet JK dan SBY. Tetapi musyawarah besar telah berkata lain. Kata cerai di ungkapkan dalam musyawarah tersebut. Sekaligus mengusung JK menjadi kandidat calon presiden Indonesia nantinya. Terbesit tanda tanya besar apakah duet JK dan WR terkesan dipaksakan? Ataukah. karena ambisi politik dari JK dan Golkar untuk menjadi orang nomor satu. Lalu, mengapa Wiranto ketika di pinang langsung mengiyakan?.

Sempat bimbang memulai tulisan, baiklah dikaji dari duet keduanya penulis menilai  mewakili wilayah Jawa dan luar Jawa. Jelas ini strategi politik JK menggaet WR daripada Prabowo atau kandidat lainnya. Beranjak dari pemikiran itu harus diketahui bahwa, secara historis presiden Indonesia berasal dari tanah Jawa ditambah lagi mayoritas penduduk terbesar Indonesia berada di tanah Jawa. Tentunya ini akan menjadi masalah yang harus diperhitungkan oleh JK dan WR. Apakah duet mereka mendobrak sejarah?. Kita lihat ke depannya setelah suara rakyat Indonesia menentukan pilihan presiden untuk 5 (lima) tahun ke depannya.

Apalagi yang menarik untuk ditulis dari duet JK dan WR. Penulis menilai keduanya mewakili unsur nasionalis dan islam. JK sangat erat dengan pemikiran keislaman, dibuktikan menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan Islamic Center Al-Markaz hingga sekarang. Sedangkan Wiranto sangat kental pemikiran nasionalismenya. Kedua ranah itu menjadi aset bagi menambahkan kekuatan politik dalam pesta demokrasi pemilihan presiden. Tidak hanya itu saja JK sangat dekat para pemikir Islam baik dari partai politik maupun akademisi, bahkan dari sekian banyak pondok pesantren di tanah Jawa (Pondok Pesantren As Safariyah, di Sukaraja, Sukabumi, pesantren Ibadurahman, dll)  mendukung JK dan WR.

Satu hal  lagi yang hampir terlupakan dari tulisan ini, duet JK dan WR juga gabungan antara unsur sipil dan militer. Dukungan dari saudagar seluruh Indonesia, bahkan sangat dekat dengan sosok mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Ditambah lagi Wiranto memiliki pemahaman di bidang pertahanan yang menjadi aset bagi pengembangan militer Indonesia nantinya. Apalagi dukungan internasional sangat jelas kepada JK, bisa jadi berkaitan dengan faktor ekonominya.

Mentelaah dari segi kekuatan kedua partai Golkar dan Hanura, Saya melihat ini sebuah keuntungan bagi Partai Golkar, karena hampir sebagaian pengurus di Hanura adalah jebolan dari Golkar. Keuntungan lainnya yaitu mudah melakukan konsolidasi dan perencanaan, karena visi dan misi partai beberapa memiliki kesamaan. Tentunya bila membuat platform dan program partai akan seirama. Sekarang pertanyaannya apakah Golkar dan Hanura telah mempublikasikan ke masyarakat Indonesia?. Ini sebagai bentuk pendidikan berpolitik kepada konsistuennya.

Jadi telah tergambar mengapa Wiranto menjadi pilihan dari Jusuf Kalla untuk mendampingin dalam memimpin negara Indonesia nantinya. Terutama alasan administratif yaitu kekurangan suara dari Golkar, selain itu hal-hal lain yang telah diperhitungkan oleh JK, ketika memilih Wiranto mantan Panglima ABRI tersebut. Apalagi jargon yang diusung oleh keduanya ”lebih cepat, lebih baik”, apakah ini mengilustrasikan, bahwa kinerja dari SBY lambat pada saat berpasangan dengan JK. Hal itu ditunjukan lahirnya kebijakan selalu JK yang mengeluarkan daripada SBY.
Kemampuan Personal

Menelaah dari sudut pandang kemampuan personal JK dan WR. Sangat menarik, alasannya kedua-duanya telah banyak mengenyam pengalaman yang berbeda, sehingga menambah khasanah tersendiri bagi rakyat dalam menentukan pilihannya. Baiklah, saya memulai dengan Jusuf Kalla. Dirinya pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Bukaka Teknik Utama (1988 – 2001), komisaris utama PT. Bukaka Teknis Singtel internasional (1995 – 2001), Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahaman Wahid (1999 – 2000), dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteeraan Rakyat di era Presiden Megawati (Agustus 2001 – April 2004). Sedangkan pengalaman di bidang organisasi cukup banyak diantaranya Dewan Penasihat ISEI Pusat (2000 – sekarang), Ketua Harian Yayasan Islamic Center Al – Markaz (1994 – sekarang), dan Ketua Ikatan Keluarga Alumni UNHAS (1992 – sekarang).
Lalu apa lagi yang menarik dari sosok seorang JK.  Masyarakat Indonesia menilai, bahwa JK sosok pemimpin yang cekatan, tegas, dan bijaksana dalam mengarahkan roda kepemerintahan Indonesia. Sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan dari pemikiran dirinya untuk rakyat Indonesia. Karir JK selalu berurutan, tidak melompat-lompat. Memulainya dari seorang pegawai biasa, lalu naik ke level manajer, direktur utama, komisaris utama hingga pesiun. Bagaimana dengan karir politiknya. JK merintisnya dari aktivis mahasiswa, anggota MPR, menteri, menteri koordinator, hingga jabatan terakhirnya di pemerintahan sebagai Wapres.

Bagaimana, karir Wiranto dalam dunia militer. Berdasarkan referensi bacaan yang saya baca, dimana karir Wiranto bisa dikatakan menanjak cepat. Pada 1985 dia menjabat Kepala Staf Brigade Infanteri IX/ Kostrad, 1 Mei 1985. Butuh waktu empat tahun baginya menduduki jabatan Asisten Operasi Divisi II/Kostrad. Karirnya makin kinclong saat dia menjadi ajudan Presiden Soeharto, (1Oktober 1989-1 Oktober 1993). Dia kemudian menduduki jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya, 25 Maret 1993-November 1994. Lalu pada 1994 dia menjadi Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya).
Sebagai tentara, tak diragukan Wiranto memiliki prestasi cemerlang. Karirnya mulus dan mencapai puncak sebagai Panglima ABRI. Sebagian besar pendidikan dan kursus dia selesaikan dengan predikat terbaik, di antaranya Kursus Intelijen 1972, Kursus Pembinaan Latihan Satuan 1974, Kursus Lanjutan Perwira 1975, Seskoad 1982, dan Lemhanas 1995.

Karir Wiranto tak berhenti sampai di situ. Pada 10 Juni 1997 dia dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Jabatan itu hanya setahun diembannya. Pada 16 Februari 1998, dia dilantik menjadi Panglima ABRI. Setahun kemudian, dia merangkap pula sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Kabinet Pembangunan VII hingga 21 Mei 1998.

Ada hal menarik dari karir Wiranto. Apa itu, ketika di masa pemerintahan Habibie telah terjadi pelanggaran HAM di Timor Timur (Timor Leste-red). Nama Wiranto tercatat dalam  beberapa laporan resmi hasil penyelidikan  yang dibuat oleh KKP HAM Komnas HAM, CAVR  dan  PBB, bahkan terakhir  oleh kedua Negara melalui KKP (komisi kebenaran dan Persahabatan), Nama Jenderal Wiranto disebut sebagai Jenderal yang bertanggung jawab atas Kejahatan Kemanusian (crime aganints Humanity) 1999 di Timor Leste. Hal ini dapat dilihat, misalkan dalam Laporan KKP HAM Komnas HAM.
KKP –HAM Komnas HAM dalam point 182 laporan akhir menyebutkan :

”KKP-HAM dapat memastikan bahwa dari keseluruhan proses penyelidikan termasuk pengumpulan fakta dan dokument serta keterangan saksi-saksi dan pihak – pihak lainnya , keseluruhan pelanggran hak asasi manusia yang dilakukan secara luas dan terorganisir yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur sepenuh-penuhnya diketahui dan disadari oleh Panglima ABRI/TNI Jenderal Wiranto ( P:358) selaku pengnggung jawab keamanan nasional ,…….”

Masuknnya nama Jenderla Wiranto dalam laporan – laporan resmi yang telah dibuat  membawa konsekwensi Hukum bagi dirinya, selaku komandan tinggi ABRI kala itu. Hal ini menempatkan Wiranto  menjadi salah satu dari 22 nama menurut KKP Komnas HAM  yang harus diselidiki untuk dilakukan pendakwaan oleh kejaksaan Agung dalam Pengadilan HAM Ad Hoc
Dampak

Bila merujuk pada penjabaran diatas, jelas ini sangat mempengaruhi kekuatan politik dari duet JK dan WR. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan bagi duet mereka. Tidak hanya dari negatif-nya saja. Duet dari keduanya memiliki potensi positif yang cukup besar bagi pembangunan secara nasional hingga ke daerah-daerah, khususnya Aceh. Apa itu pertama, kemampuan JK dalam mendatangkan investor lebih teruji. Memang terdengar selentingan informasi, bahwa SBY menggaet Budieono karena dunia internasional seperti ADB dan USAID mendukung. Tapi kehebatan JK dalam melobi insvestor pun diakui oleh pakar ekonomi di Indonesia, kedua pemikiran JK lebih cenderung cepat merespon kondisi ditengah-tengah masyarakat, ketiga tim think tank dibidang politik, ekonomi, dll cukup mendukung dalam melakukan perubahan. Sedangkan Wiranto kemungkinan dari pemikiran saya, dirinya akan memperbaiki sistem militer di Indonesia, mengkampanyekan nilai-nilai nasionalisme ke daerah-daerah, menunjang kerja-kerja dari JK dalam menjalankan roda kepemerintahan.

Apa yang penulis jelaskan diatas, itu pemaparan dampak secara nasional. Nah, bagaimana bila dikorelasikan dengan kondisi Aceh lebih speksifik, ditelaah dari segi dampak. Konstruksi dari pemikiran dan dialektika dikaitkan dengan sejarah yang penulis fahami JK sangat kuat mendorong perdamaian di Aceh, dibandingkan SBY. Tidak tanggung-tanggung JK membentuk tim tersendiri untuk menjadikan Aceh damai salah satunya Farid Husain, dimana Farid diutus ke hutan untuk bertemu dengan komandan GAM, Sofyan Dawood selama perundingan Helsinki untuk memastikan para kombatan mengikuti kesepakatan jika tercapai nantinya. Terbesit dibenak pemikiran beberapa pertanyaan. Mengapa PA mendukung Demokrat, sedangkan awalnya sudah memiliki sinyal mendukung mendukung Golkar. Apakah masyarakat Aceh lupa akan sejarah atau lebih realitis?. Apa dasarnya, karena pusat penduduk terbanyak berada di pulau Jawa bila dibandingkan dengan Aceh tentunya berdasarkan pengalaman sejarah yang lalu presiden Indonesia dari orang Jawa. Bisa jadi kemungkinan kedua yaitu masyarakat Aceh manusia politik yang ditempah keadaan, ketika konflik hingga damai tercipta. Berpijak dari situ masyarakat Aceh berpikir realitis.

Tidak hanya disitu saja, kekalahan besar Golkar dari Demokrat di Aceh tanda tanya besar, sedangkan beberapa petinggi GAM sangat dekat dengan tokoh-tokoh Golkar di pusat. Tidak menutup kemungkinan kemenangan Irwandi Yusuf sebagai Kepala Pemerintaha Aceh terdapat kontribusi dari Golkar. Kalau kita melihat sangat jarang relasi dengan demokrat kala itu. Muncul tanda tanya besar, ada apa dengan PA?, Mengapa balik mendukung SBY?.

Satu hal lagi, agak aneh bila SBY dikatakan sebagai tokoh sentral perdamaian di Aceh, karena selama ini bergerak dan mendorong perdamaian terukir di Aceh adalah JK. Geliat dari JK menciptakan suhu politik dalam bingkai perdamaian di Aceh tercipta, hal itu ditulis melalui  melalui buku dengan judul 6 bulan menjadi menteri era gusdur. Disisi lain JK lebih modern cara berpikirnya, dibandingkan dengan SBY, ditunjukan dengan kebijakan yang lahir didasarkan langkah-langkah yang strategis dalam membangun perdamaian di bumi serambi mekah.

Ditarik dari suara bila masyarakat Aceh kurang mendukung JK tidak akan berpengaruh secara siginifikan, bagi JK dan WR, karena semua daerah menjadi penting dalam meraih suara, tetapi wilayah timur dan tengah Indonesia menjadi basis kuat dukungan suara bagi JK dan WR. Sedangkan jumlah penduduk Aceh kurang lebih 2 jutaan. tentunya tidak berpengaruh dengan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 250 juta. Disisi lain WR orang yang mencabut DOM dibulan Agustus tahun 1998, tidak hanya itu saja WR juga mengeluarkan amnesti bagi kombatan GAM seperti Hasbi Abdullah, terlepas dirinya tercatat sebagai pelanggar HAM di Timor Leste.(Diterbitkan harian aceh, 25-05-09, rubrik fokus.)

** Penulis adalah Aktivis ACSTF