beranda » Artikel

Oleh : Eka Hasfi Adha **

Orang Portugis dan Italia biasanya mengatakan Achem, Achen dan Acen. Orang Arab menyebutkan daerah ini dengan nama Asji, Dachem, Dagin dan Dacin. Penulis-penulis Perancis mengatakan Achem, Achen, Achin dan Acheh. Sedangkan orang Inggris menyebut Atcheen, Acheen, Achin. Dan akhirnya, orang Belanda menyebutkan Achem, Achim, Atchin, Atchein, Atjin, Atsjiem, Atsjeh dan akhirnya menjadi Atjeh. Orang Aceh sendiri, mengatakan daerah ini dengan sebutan ?ATJEH? (Zainuddin, 1961:23)..

Dan nama serta julukan lainnya yang pernah disandang oleh daerah ini dimana secara geografis berada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik karena potensi sumber daya alam dan manusia yang dimilki maupun faktor bantuan yang pernah diberikan beberapa kali kepada pemerintah pusat dalam rangka menegakkan perjuangan yang sedang dijalani dengan sebutan ?Serambi Makkah?, ?Tanah Rencong? dan ?Daerah Modal?. Sebuah kawasan yang paling unik di Nusantara, karena terdiri dari berbagai etnik dan subetnik. Etnik Aceh atau suku Aceh diduga berasal dari India dan Timur Tengah yang saling berintegrasi. Walaupun memiliki kemiripan dengan etnik Melayu yang hidup di Nusantara maupun dengan semenanjung Melayu lainnya. Etnik Aceh terdiri dari beberapa subetnik seperti subetnik Gayo, subetnik Tamiang, subetnik Alas, subetnik Simeulu dan beberapa subetnik yang hidup di pedalaman Aceh Singkil dan Pulau Banyak. Sehingga, suku Aceh ini bisa dikatakan sebagai sebuah bangsa karena multietnik dan multisubetnik. Keragaman etnik dan subetnik yang menghasilkan sebuah kebudayaan menuju peradaban yang sudah diakui oleh semua bangsa sejak dahulu. Banyak catatan sejarah yang ditulis oleh penulis dalam maupun dari luar sudah membuktikan hal itu!

Ketika sebuah kebudayaan dan peradaban tersebut hancur dan dihancurkan sengaja atau tidak sengaja, apa yang harus dipikirkan? Apa yang harus diucapkan? Apa yang harus dilakukan? Apa perlu perbaikan? Setiap pribadi manusia yang memiliki rasa adil sejak dalam hatinya pasti dengan lantang akan mengatakan, perlu!!!, dengan semua alasan yang bisa dituangkan dalam bentuk wacana apapun. Tapi, semuanya tidaklah segampang seperti yang dipikirkan dan diucapkan.

Rekonstruksi dan Rehabilitasi menjadi sebuah istilah yang sangat dikenal oleh semua lapisan masyarakat di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Meski, tidak semua lapisan masyarakat yang memahami apa makna di balik istilah tersebut.

Sebelum memulai proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku rekonstruksi dan rehabilitasi, baik dari pihak pemerintah, para praktisi NGO lokal maupun NGO internasional, kalangan akademisi, kalangan professional dan masyarakat sipil sendiri yang akan menjadi salah satu objek yang utama dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi tersebut.

Ada nilai-nilai sosial dan budaya yang dimilki oleh masyarakat lokal yang harus dijunjung tinggi. Bukan berarti, semuanya bersifat nostalgia buta. Karena zaman akan selalu berubah dan berubah. Ada nilai-nilai yang perlu beradaptasi dengan nilai-nilai kekinian. Tanpa mengurangi substansi dasar dari nilai-nilai yang sudah dimilki oleh masyarakat Aceh selama ini.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua pelaku rekonstruksi dan rehabilitasi yang sekarang sedang beraktivitas di Tanah Rencong ini. Yaitu:

Pertama, masyarakat Aceh sudah tidak memiliki orang-orang yang bisa menjadi pemimpin atau tokoh yang bisa menyatukan semua lapisan masyarakat yang ada. Sampai saat sekarang, masih banyak orang-orang yang pintar yang dihasilkan oleh Bangsa Aceh. Ada yang masih menetap di Aceh, dan banyak yang menetap di luar Aceh yang belum kembali atau tidak mau kembali karena alasan tertentu. Tapi, apa mereka bisa menjadi seorang tokoh yang akan didengar oleh masyarakat? Jawabannya, belum tentu. Bangsa Aceh harus bisa menghasilkan tokoh yang bisa berperan sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin sosial kemasyarakatan yang diakui oleh semua lapisan masyarakat Aceh.

Bagaimana caranya? Kembali bentuk sekolah dengan sistem pendidikan yang tidak memisahkan antara pendidikan agama dan pendidikan aktual-umum. Dengan cara seperti itulah, Bangsa Aceh sebelumnya menghasilkan banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di kawasan regional, nasional maupun internasional. Tidak ada cara lain! Dengan segera bentuk sekolah yang memiliki sistem pendidikan komprehensif tanpa ada dikotomi dalam sistem tersebut. Dan, dalam waktu dekat akan dihasilkan sekian banyak tokoh-tokoh yang bisa menyatukan Bangsa Aceh untuk mencapai keadilan, kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan serta kejayaan yang diidam-idamkan selama ini.

Kedua, sifat dari Bangsa Aceh yang terkenal sangat terbuka seperti yang pernah ada sejak bangsa ini ada di kawasan, sehingga banyak bangsa-bangsa lain di belahan dunia ini menjalin hubungan politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan dengan Bangsa Aceh ini, perlu ditumbuhkan kembali. Bukan sekedar sifat keterbukaan untuk menerima kedatangan bangsa lain secara fisik seperti yang sedang terjadi sekarang. Tetapi, lebih kepada penerimaan ide dan pemikiran positif dari luar. Baik dari luar Aceh dalam kawasan nasional maupun internasional. Ada kecenderungan sifat keterbukaan dan kepercayaan terhadap intervensi dari luar sedang mengalami proses penurunan secara kualitas dan kuantitas.

Hal itu sangat penting untuk melahirkan kembali kebudayaan yang akan berujung pada terbentuknya sebuah peradaban masyarakat yang maju dan akan selalu jaya. Tetapi, yang perlu diingat oleh Bangsa Aceh yang akan terlibat secara langsung dalam proses kelahiran kembali peradaban ini adalah jangan pernah meninggalkan nilai-nilai utama yang sudah ada sejak bangsa ini lahir. Jika, nilai-nilai utama tersebut ditinggalkan, maka Bangsa Aceh harus siap untuk menerima lahirnya sebuah budaya yang sama sekali baru bagi Bangsa Aceh. Jika Bangsa Aceh sendiri tidak siap menerimanya, budaya yang sama sekali baru ini, akan muncul sebuah gejolak social-budaya yang luar biasa yang bisa berujung pada gejolak politik dan keamanan (konflik horizontal) kembali di kawasan ini. Kesiapan masyarakat Aceh untuk menerima ide-ide dan pemikiran positif dari luar akan muncul dari kesiapan masyarakat itu sendiri untuk terbuka kepada siapapun dari luar masyarakat itu sendiri.

Ketiga, koordinasi yang sistematis antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian bantuan paska bencana gempa bumi dan tsunami baik lembaga lokal, nasional dan internasional untuk masyarakat Aceh harus ditinjau ulang. Bisa dikatakan, semuanya yang sedang terjadi cenderung tanpa koordinasi. Meskipun sudah ada Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Tetapi, sangat bisa dipertanyakan kembali, apa keberadaan lembaga ini sudah memenuhi tuntutan yang ada?

Hingga 3 bulan paska bencana gempa bumi dan tsunami, semua lembaga yang terlibat dalam tahap penanggulangan bencana masih memiliki satu tujuan bersama. Semuanya demi kemanusiaan. Hal inilah yang selalu diusung sebagai tema utamanya. Sekarang, apa masih dengan tujuan yang sama?

Pada kenyataannya, masing-masing lembaga yang terlibat hanya memunculkan arogansi masing-masing. Siapa yang menerima akibatnya? Sudah jelas, masyarakat Aceh sendiri. Mereka yang pasti akan menderita kembali akibat alasan kemanusiaan yang sudah tidak dipegang lagi oleh semua lembaga yang terlibat.

Sehingga, masyarakat akan mempertanyakan kembali, apa tujuan masing-masing lembaga tersebut? Apa benar-benar demi kemanusiaan? Atau, hanya untuk tujuan penelitian belaka? Atau, hanya untuk melaksanakan hasil penelitian yang pernah mereka lakukan di belahan dunia lain? Ya, hanya untuk tujuan proyek saja, ketika biaya operasional jauh lebih besar dibandingkan biaya kemanusiaan itu sendiri.. Akibatnya, ketika beban pertanyaan masyarakat ini sudah terakumulasi, jangan salahkan masyarakat Aceh kembali ketika nantinya akan muncul sebuah konflik horizontal yang sangat besar yang bisa menganggu proses perdamaian yang sedang dijalankan. Kita yang salah, karena memudarkan arti dan pemahaman akan makna kemanusiaan bagi manusia itu sendiri.

**"Penulis adalah pendiri LSM Masyarakat ARsitektur Indonesia (MARI)