Banda Aceh – Meningkatnya ketegangan antara TNI dan KPA, serta Partai Aceh di masyarakat beberapa bulan belakangan ini, menunjukkan kondisi yang harus disingkapi secara serius. Kondisi ini menunjukkan retaknya hubungan antara TNI dan Partai Aceh menjelang Pemilu 2009 di Aceh yang kian hari mengarahkan pada ketidaksalingpercayaan dan kekerasan di kedua belah pihak (vis a vis).
Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Pusat Penguatan Perdamaian (3P), Fachrul Razi, kepada media, kemarin mengatakan permasalahan ini karena komunikasi kedua belah pihak mulai memudar, mungkin karena kesibukan kedua pihak. ”Namun konstelasi politik di Aceh menjelang Pemilu 2009 yang begitu memanas mengakibatkan TNI dan Partai Aceh seakan-akan dihadapkan pada masalah serius. Kondisi ini, dapat dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk mengisukan hal-hal yang dapat menyebabkan mengarahkan pada kekerasan dan hubungan yang kurang harmonis,”ia menjelaskan. Kami melihat, dengan musyawarah dan koordinasi kedua belah pihak semua isu dapat diselesaikan dengan cepat dan berwibawa, katanya lagi.
Menjelang Pemilu 2009 di Aceh, berbagai kepentingan muncul, sehingga melakukan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu 2009 di Aceh. Salah satunya adalah dengan cara politik adu domba TNI dan Partai Aceh di lapangan. ”Kondisi ini sangat berdampak negatif bagi perdamaian di Aceh. Oleh karenanya, kami berpikir bahwa kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam melakukan fungsinya masing-masing,”ujarnya.
Pihaknya mendesak semua pihak untuk menjaga perdamaian dan transisi demokrasi di Aceh hari ini. Pemilu merupakan mekanisme demokratis dalam negara Indonesia, tidak perlu melakukan kekerasan atau menghambat aktivitas politik partai politik tertentu. ”Proses transisi politik melalui MoU Helsinki sebenarnya memberikan gerak politik secara demokratis bagi partai apa saja dalam bingkai Republik Indonesia dan berdasarkan konstitusi Indonesia secara legal untuk berkompetisi secara politik dalam Pemilu yang damai.”
[achehpress.com]
Leave a Reply