BANDA ACEH – Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik DPR Aceh maupun DPR masing-masing kabupaten dan kota masih sangat lemahnya. Mayoritas anggota DPR tidak bisa menghasilkan qanun atau peraturan daerah yang berpihak pada pengembangan masyarakat.
Hal itu dikatakan juru bicara konsorsium Aceh Baru, Juanda Jamal, tadi pagi. Menurutnya, karena lemahnya kinerja DPR akan berdampak kepada alokasi angaran. Hal lain,tidak adanya kebijakan pemerintah, dan tidak kreatifnya dalam mengelola anggaran. Akibatnya, peningkatan pendapatan daerah tidak terjadi secara signifikan.
Disebutkan, beberapa daerah, dengan anggaran yang ada, pemerintah tidak mampu memacu pertumbuhan sektor riil. Bahkan yang terjadi adalah defisit anggaran di beberapa daerah.
“Bayangkan saja, lima tahun pascapenandatanganan nota kesepahaman damai pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, Nanggroe Aceh Darussalam tidak bergerak maju,” katanya.
Selain itu, menurutnya, masyarakat cenderung apatis dan tidak peduli dengan keberadaan pemerintah hasil pemilihan kepala daerah akhir 2006. Jadi, tanpa pemerintah, masyarakat bisa berjalan mengendalikan roda pemerintahan dan perekonomian.
“Masyarakat tanpa pemerintah akan tetap hidup. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan kondisi pemerintahan yang tidak memikirkan hidup rakyat,” ketusnya.
Hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di provinsi, menurutnya, menunjukkan gejala yang sama,. Masyarakat dan pemerintah berjalan pada jalur masing-masing. Sementara, akademisi, baik di ibukota maupun di daerah, terbenam dengan kesibukan masing-masing.
“Kalaupun ada, mereka menjadi tim asistensi atau pembantu para kepala daerah. Mereka tidak berani berbicara, karena berada di ketiak penguasa,” pungkasnya.
Sumber : waspada online
Leave a Reply