BANDA ACEH – Greenomics Indonesia meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, berani menutup kilang-kilang kayu yang menggunakan kayu ilegal di Aceh. “Keberanian Gubernur sangat dibutuhkan karena tidak mungkin bisa mencegah aktivitas penebangan liar jika kilang-kilang kayu masih berani menggunakan kayu ilegal,” kata Vanda Mutia Dewi, Koordinator Nasional Greenomics Indonesia. Vanda menilai, Gubernur selama ini sangat aktif mengkampanyekan antipenebangan liar. Baru-baru ini bahkan menuliskan surat bersama 30 gubernur dari negara-negara lain untuk meminta Presiden SBY menurunkan aktivitas deforestasi, di antaranya penebangan liar. “Namun di sisi lain, di Aceh sendiri, aktivitas penebangan liar sangat marak. Tentu ini sangat memalukan,” pungkas Vanda. Banjir yang terjadi sedemikian meluas di Aceh, katanya, tidak terlepas dari semakin tingginya aktivitas penebangan liar selama lima tahun terakhir, yang kemudian diperparah lagi oleh dampak dari buruknya kinerja hak pengelolaan hutan (HPH) di Aceh.
“Gubernur harus sering turun ke lapangan, menyaksikan sendiri bagaimana aktivitas penebangan liar berlangsung. Bahkan pada siang hari pun, aktivitas tersebut sudah berani dilakukan secara terang-terangan. Kami punya bukti kuat,” ungkap Vanda. Di samping itu, dia juga meminta agar Gubernur bersama para bupati dan walikota harus mampu mencari solusi bagaimana proyek-proyek pemerintah daerah tidak menggunakan kayu ilegal. “Hasil observasi kami di lapangan memperlihatkan bahwa, proyek-proyek pemerintah daerah terpaksa menggunakan kayu-kayu yang sumber legalitasnya diduga kuat adalah ilegal, karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya.
Vanda meminta Gubernur untuk realistis dengan kebutuhan kayu, dengan cara tidak melepaskannya kepada para kontraktor, karena tidak jelas dari mana kayu itu didadapatkan. “Kalau Gubernur tidak mampu mengefektifkan kebijakan moratorium penebangan hutan, maka hutan alam Aceh akan jauh lebih hancur pada skala luas. Tidak cukup hanya menghentikan aktivitas HPH-HPH di Aceh, jika aktivitas penebangan liar justru terjadi di hampir seluruh kawasan hutan di Aceh,” kata Vanda. Greenomics setuju dengan langkah Gubernur Irwandi untuk menghentikan aktivitas HPH-HPH di Aceh karena kinerjanya sudah terbukti buruk. “Untuk itu, kami minta Gubernur secara nyata dapat memberikan solusi kebutuhan kayu untuk proyek-proyek pemerintah daerah serta kebutuhan masyarakat Aceh. Misalnya, bekerjasama dengan HPH-HPH berkinerja baik di luar Aceh dan kalau perlu impor dengan harga murah dengan cara meminta insentif, karena hutan Aceh berstatus moratorium dan berperan besar sebagai penyerap emisi global,” demikian Vanda Mutia Dewi.
www.serambinews.com
Leave a Reply