BANDA ACEH – Hari ini (Selasa 8/12), Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ir HA Helmy Faishal Zaini, tiba di Banda Aceh. Ia bersama Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf akan meluncurkan program Economic Development Financing Facility (EDFF) di Aceh. Informasi yang diperoleh Serambi, EDFF merupakan program pembangunan ekonomi Aceh pascabencana tsunami yang titik beratnya pada investasi komoditas ekonomi lokal. Dan, pada hari yang sama ia akan berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Desa Manyang PA, Kabupaten Aceh Besar.
Kepala Bagian Humas Kementerian PDT, Zuhri Bahri, dalam pernyataan tertulis yang diterima Serambi, Senin (7/12) menyatakan, Desember 2008 Pemerintah Republik Indonesia dan Multi Donor Trust Fund (MDTF) telah menyepakati penyediaan hibah untuk mendukung realisasi kegiatan fasilitasi Pembiayaan Pembangunan Ekonomi Aceh (Aceh- EDFF). Kegiatan ini diadministrasikan melalui bank dunia dengan dana hibah senilai sebesar 50 juta dolar amerika atau sekira Rp 500 miliar untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2009-2012.
“Kementrian negara PDT selaku implementing agency berharap kegiatan ini akan mempercepat proses pemulihan ekonomi Aceh pascabencana dengan fokus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh,” ujar Helmy Faishal Zaini. Sebagai lembaga pelaksana (implementing agency) Aceh -EDFF, KPDT bermaksud menjadikan proyek ini sebagai kegiatan yang mendukung percepatan pembangunan kawasan produksi di daerah tertinggal di Aceh. Tentu, melalui Aceh-EDFF, KPDT diharapkan dapat memfasilitasi pembangunan kawasan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan di Aceh dalam skala sedang dan besar yang memiliki sistem jaringan produksi, pengolahan, dan pemasaran secara terpadu.
Menurut Zuhri, kegiatan ini dikembangkan dengan mengacu kepada kerangka makro yaitu rencana strategis KPDT dan RPJMD Aceh. Selanjutnya Aceh – EDFF diharapkan untuk memenuhi dua tujuan prinsipal yaitu mendorong pemulihan ekonomi pasca tsunami dan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menurut Zuhri, kegiatan utama EDFF adalah, mengembangkan sektor usaha swasta berorientasi pasar, yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam aktivitas pengolahan dan manufaktur yang memiliki nilai tambah, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Kemudian meningkatkan kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan.
Selain itu, meningkatkan perdagangan internasional, khususnya kegiatan ekspor secara langsung, dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri di NAD. Ia mengatakan, Aceh-EDFF adalah kegiatan fasilitasi penerapan strategi dan pendanaan untuk mempercepat pengembangan kawasan produksi di Aceh yang mengacu pada RPJMD NAD 2007-2012. Selain itu, bentuk kegiatan atau sub kegiatan akan bergantung pada proposal yang terseleksi yang diajukan oleh LSM/NGO (lokal/internasional).
Selain itu Aceh-EDFF menggunakan struktur manajemen yang mendukung partisipasi pemerintah daerah, pembangunan kapasitas, dan pencapaian manfaat maksimum dari EDFF. Penerapan keseluruhan kegiatan terletak pada Pemerintah Aceh melalui Bappeda. Begitupun, KPDT menjadi pelaksana utama pemerintah Indonesia di tingkat pusat. Subkegiatan diimplementasikan oleh LSM lokal, internasional, organisasi sektor swasta, dan badan bantuan internasional. Menyangkut jadwal menteri, Humas Pemerintah Aceh, Nurdin F Joes menyatakan, peluncuran EDFF berlangsung pada pukul 14.00 WIB di Gedung Serba Guna, DPRA.
www.serambinews.com
Leave a Reply