beranda » Berita

Banda Aceh – Kumpulan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari 7 lembaga masyarakat yaitu ACSTF, IMPACT, ADF, Suloh, KKTGA, BSuIA, Forum LSM Aceh menggelar konfrensi masyarakat Sipil yang digelar minggu sampai senin (22-23/03) di hotel Hermes Palace Banda Aceh.

Konfrensi ini merupakan sebagai siklus yang selalu dilakukan, dari tingkat 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan. Sebagai refleksi melihat organisasi dan melihat perubahan-perubahan dari apa yang dilakukan. Refleksi ini juga memperkuat berbagai upaya inisiasi yang dilakukan berbagai pihak sejak proses perdamaian dan rehabilitasi rekonstruksi. Acara yang dibuka oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang di Wakil Kepala Kesebanglimas Provinsi NAD, M. Jafar Juned, S.E mengatakan pada pembukaan Konfrensi masyarakat sipil ini “saat ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk menghadapi perdamaian kedepan. untuk mencapai Aceh yang lebih baik dan sejahtera dimana Proses rehab rekon akan berakhir pada tanggal 16 April 2009 dan akan diteruskan oleh pemerintah Aceh. Alasan-alasan diatas makanya kegiatan konfrensi ini pantas untuk kita dukung. Paling tidak dalam acara ini akan muncul gagasan yang segar guna mewujudkan cita-cita kita bersama. Misi ini akan terwujud kalau acara ini dapat kita kawal dengan baik dan lebih baik kalau semua peserta mendukungnya” ujarnya dalam sambutan Gubernur Aceh.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD Nias Kuntoro Mangku Subroto menyampaikan materi di Awal konfrensi masyarakat sipil ini, Kuntoro Mangkusubroto Mengatakan “BRR akan berakhir tugas pada tanggal 16 April dan berakhirnya tanggung jawab oleh BRR dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan kita bersama. LSM juga ikut memikirkan kedepan masalah Aceh ini. ke depan Badan yang akan menyambung kegiatan ini adalah BKRA (Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh). Boleh dikatakan dengan bantuan BRR dana bantuan-bantuan badan dunia lainnya dan dengan tekad rakyat Aceh untuk membangun daerahnya dan kita masih sadar masih banyak sektor-sektor lainnya yang harus kita bangun dan ini harus mendapatkan perhatian kita bersama,” kata Bapel BRR NAD Nias.

Kontoro Menambahkan “kita harus belajar dari sejarah yang terjadi baik di tempat kita maupun di berbagai tempat lain, Aceh Kedepan harus lebih membuka diri untuk menerima berbagai masukan. Aceh jika ingin maju harus mengusai teknologi , obat-obatan dan komunikasi. Aceh harus lebih maju dari sekarang 10 tahun mendatang. Manfaatkan lah yang fasilitas yang sudah dibangun seperti jalan, pelabuhan, bandara, sekolah dan banyak lagi. Kalau itu kita bisa manfaatkan dengan optimal, kedepan Aceh akan lebih baik. Aceh harus mengusai teknologi bagaimana nelayan-nelayan Aceh bisa maju dengan mengusai teknologi. Dalam pembangunan Aceh kedepan tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dengan pembangunan yang kita lakukan. Mulai dari ke hilir hingga ke hulur semua dapat merasakan atau menikmati manfaat dari pembangunan Aceh. Dari yang dipinnggir pesisir hingga yang diujung pengunungan. Inilah pentingnya kita memikirkan masalah kesinabungan Aceh. Dan ini adalah tekad kita bersama dan Aceh yang baru yaitu Aceh yang sejahtera.” Tambahnya

Pada konfrensi ini hadir Pemateri dari Jakarta Lili Hasanuddin dari Yappika menyampaikan materinya “Bicara masalah organisasai masyarakat sipil itu adalah suatu LSM yang lahir dalam masyarakat yang mana lembaga ini tidak di intervensi oleh negara. OMS ini adalah lahir dari berbagai macam unsur, ada dari petani, perempuan, masyarakat dan sebagainya. Organisasi ini lahir dari berbagai aspirasi masyarakat. Jadi kalau definisi tadi kita gambarkan bahwa kita bisa gambarkan bahwa OMS itu adalah sektor warga negara, sementara di luar itu ada yang kita sebut sektor publik dan sektor pasar atau negara. Meskipun demikian bukan berarti kita haram melakukan komunikasi dengan sektor-sektor yang lain. Bisa jadi akan ada korelasi antara sektor pasar dengan sektor negara, sektor publik dengan sektor negara dan sebagaianya.” Ujar lili.

Dalam Konfrensi yang berlangsung selama 2 hari terus diisi oleh pemateri-permateri yang berkomepenten dan aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil, yang tujuan untuk memberi gambaran bagaimana Organisasi masyarakat sipil paska habisnya masa rehabilitasi dan rekontruksi yang selama ini dilakukan oleh BRR, pada kesempatan itu juga Aktivis Organisasi masyarakat Sipil Otto Syamsuddin Ishak mengatakan “Dalam pandangan pemerintah Aceh sekarang, OMS adalah infrastruktur politik, itu definisi resmi pemerintahan Aceh sekarang. Sebagai satu infrastruktur politik maka OMS dianggap mitra. Apakah kita sekarang tetap berkonfrontasi atau berkawan, ini adalah soal pilihan. Kalau dalam perang kita akan konfrontatif, tapi apakah jalan pikiran seperti itu sesuai pada masa damai. Ini perlu dipikirkan kritis, jangan-jangan dengan cara berkawan, bermitra dan tidak ada sub-ordinasi tentu akan lebih baik membangun Aceh kedepan. Aceh baru ini merupakan dari kumulusi dari pemikiran masa jaya Aceh, masa pahit DOM dan mimpi kita kedepan, itulah pilar konsep baru Aceh.” Ujar Otto.

Dalam Konfresi Masyarakat Sipil dihasilakn berbagai rekomendasi diantaranya ditunjukan kepada pemerintah Aceh diantaranya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi akses produksi, informasi, data serta dana sebagai strategi mendukung kerja-kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). dan Organisasi masyarakat Sipil (OMS) Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan kerjasama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Aceh dengan pihak-pihak pendukung lainnya.(put)