Ratusan korban konflik dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah mendatangi Gedung DPRA, Senin (20/2). Target mereka masih sama seperti tahun lalu, menuntut rumah bantuan sebagai pengganti rumah mereka yang dibakar/dirusak pada masa konflik.
Para pengunjuk rasa itu menilai, pemerintah belum juga memenuhi kewajibannya menyediakan rumah untuk mereka selaku korban konflik, meski perdamaian Aceh sudah berjalan tujuh tahun. “Kami datang kemari (DPRA -red) cuma untuk menuntut hak kami yang sudah dijanjikan pemerintah sejak nota perdamaian diteken,” ujar Idris, seorang pengunjuk rasa saat berorasi di depan Gedung DPRA.
Idris mengingatkan, di dalam nota kesepahaman damai antara Pemerintah RI dan GAM (MoU Helsinki), dicantumkan klausul bahwa masyarakat sipil yang rumahnya dibakar/dirusak pada masa konflik, berhak mendapatkan rumah bantuan yang biayanya disediakan pemerintah pusat melalui dana reintegrasi. Dana ini dikelola oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Namun, sebagaimana dikatakan Idris mewakili orang-orang senasib dengannya, rumah bantuan itu belum juga mereka peroleh. Padahal, program-program reintegrasi yang dilaksanakan BRA sudah berlangsung sejak 2005. Salah satu target group-nya adalah pemberian rumah kepada korban konflik yang rumahnya dibakar/dirusak.
Amatan Serambi, sekitar pukul 10.30 WIB kemarin, massa yang dominan pria dewasa itu, disertai ibu-ibu, berjalan kaki dari Kantor Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Rombongan dari Aceh Tengah dan Bener Meriah itu sudah tiba di Aceh Besar, Minggu (19/2) malam dan berkumpul di Kantor AJMI.
Setelah longmarch sejauh 5 kilometer, mereka tiba di Gedung DPRA sekitar pukul 12.25 WIB. Dalam aksi itu mereka membawa soundsystem yang diangkut naik mobil pikap Isuzu Panther.
Sebelum pengunjuk rasa tiba di gedung dewan, aparat polisi yang bersenjata lengkap sudah lebih dulu berjaga-jaga di gedung dewan untuk mengawasi aksi tersebut.
Setiba di DPRA, massa langsung merapat ke gedung utama. Aksi yang berjalan tertib itu berlangsung empat jam lebih. Sekitar pukul 14.30 WIB massa sempat beristirahat di halaman Gedung DPRA sembari menikmati makan siang yang dimasak secara gotong royong di Kantor AJMI.
Di hadapan pimpinan dewan dan BRA, perwakilan pengunjuk rasa mengatakan BRA yang selama ini dipercaya mengurus soal rumah, belum juga membangun rumah korban konflik di Aceh Tengah dan Bener Meriah. AJMI mengklaim ada sekitar 1.600 korban konflik di dua kabupaten itu yang dibakar rumahnya pada masa konflik, hingga kemarin belum dibangun kembali.
Penanggung jawab aksi, Agusta Mukhtar mengatakan, masyarakat korban konflik di Aceh Tengah dan Bener Meriah khawatir tidak mendapatkan rumah bantuan, setelah mendengar isu bahwa BRA akan berakhir masa kerjanya pada 2012 ini. “Dari 39.000 unit rumah yang diklaim BRA sudah dibangun untuk korban konflik di Aceh, tidak satu pun yang diterima oleh massa yang berunjuk rasa ke DPRA itu,” tandas Agusta.
Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2012/02/21/korban-konflik-tuntut-rumah
Leave a Reply