beranda » Berita

* Aksi di Aceh Barat Memanas

BANDA ACEH – Dua puluhan korban tsunami yang hingga kini masih menetap di barak Bakoy dan barak Raiders, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, serta di barak Ulee Lheue, Banda Aceh, berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Aceh, Senin (28/12) siang.  Ani Mujiani, korban tsunami dari barak Bakoy mengatakan berdasarkan data Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD/Nias mereka telah mendapatkan rumah bantuan di tempat relokasi, yakni di Desa Miruek Lamreudeup dan Labui, Aceh Besar. Namun, ketika rumah sudah rampung dan siap ditempati, rumah-rumah itu diserobot pihak lain, terutama warga setempat yang juga mengaku sebagai korban tsunami.

“Karena itu, kami datang ke sini menuntut pemerintah melakukan verifikasi data, bahkan menertibkan warga yang telah menempati rumah kami. Kami korban tsunami dari Banda Aceh dan Aceh Besar,” kata Ani kepada wartawan saat aksi berlangsung.  Tak ada orasi panjang lebar ketika aksi itu dimulai sekira pukul 11.00 WIB dan berlangsung 90 menit. Para penghuni barak yang membawa anak-anaknya hanya menyampaikan aspirasi lewat spanduk dan poster.

Setelah satu jam di halaman Kantor Gubernur Aceh, Ani Mujiani dan dua pria perwakilan pengunjuk rasa diizinkan masuk. Awalnya, mereka hanya diterima di Bagian Umum Setda Aceh, selanjutnya Wagub Aceh Muhammad Nazar menerima mereka di ruang kerjanya.  Menanggapi keluhan perwakilan korban tsunami itu, Wagub Aceh berjanji akan menertibkan penerima rumah yang tidak sesuai dengan data BRR. Bahkan polisi terus mengusut penerima rumah ganda.

“Untuk memverifikasi data ini, kami akan rapat dengan Badan Likuidasi BRR, pihak BKRA, Bupati Aceh Besar, dan Walikota Banda Aceh, termasuk tokoh masyarakat setempat dan perwakilan penghuni barak,” janji Nazar.  Wagub berjanji melakukan rapat itu dalam waktu secepatnya, namun dia tidak menyebutkan jadwal pasti. Alasannya, saat ini Pemerintah Aceh sedang sibuk menangani dampak banjir di berbagai daerah di Aceh.  Usai diterima Wagub, tiga perwakilan korban tsunami serta puluhan korban tsunami itu meninggalkan Kantor Gubernur Aceh, sekira pukul 13.00 WIB.

Demo di Aceh Barat
Sementara itu, demo ratusan korban tsunami di Kabupaten Aceh Barat yang dilancarkan ke DPRK setempat, Senin kemarin makin memanas.  Aksi pendudukan gedung rakyat juga masih terus berlanjut. Bahkan kemarin, dua peserta pingsan saat berlangsung demo besar-besaran di Bundaran Pelor yang berada di depan Kantor DPRK Aceh Barat. Kedua warga yang pingsan itu dilarikan ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh guna mendapatkan penanganan medis.

Hingga tadi malam, ratusan korban tsunami masih mendirikan tenda di DPRK sebagai bentuk protes. Mereka juga berharap agar rumah yang telah lama dijanjikan segera direalisasikan. Para pengunjuk rasa menyatakan tetap akan menduduki gedung rakyat setempat sebelum pemerintah memenuhi tuntutan mereka.  Amatan Serambi, dalam aksi yang dilancarkan Senin kemarin itu berbagai sumpah serapah ditujukan kepada pejabat Pemkab Aceh Barat yang dinilai tidak peduli pada penderitaan korban tsunami. “Kenapa saat aksi kami gelar hari ini, bupati malah ke Jakarta. Mana tanggung jawab pemerintah terhadap korban tsunami?” ujar Chaidir, peserta aksi, yang didampingi temannya, Aduwina.

Dua pingsan
Dilaporkan juga bahwa dua korban tsunami yakni Rukiyah (67) dan Asiah (55), warga Ujong Kalak, Meulaboh, pingsan dan dilarikan ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh karena kelelahan setelah dua malam terakhir tidur di pelataran DPRK guna menuntut rumah bantuan bagi mereka sebagai korban tsunami.  Sementara dua warga itu pingsan, peserta lainnya tetap meneriakkan yel-yel tanda kekecewaan kepada anggota DPRK yang kurang tanggap merespons tuntutan para pengunjuk rasa, yakni realisasi rumah bantuan selaku korban tsunami.

Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Herman Abdullah mengungkapkan bahwa pemkab dengan DPRK sedang melakukan pertemuan untuk mendapatkan solusi mengenai masalah korban tsunami yang mengaku belum mendapat rumah bantuan, padahal BRR NAD/Nias sudah bubar.

Gelar pertemuan
Usai menggelar pertemuan di Kantor Bupati Aceh Barat, Wabup Fuadri SSi bersama Ketua DPRK, Ishak Yusuf beserta sejumlah pejabat Pemkab dan anggota DPRK yang menemui korban tsunami yang bertahan di gedung DPRK pada sore kamarin.  Ia katakan bahwa rumah bantuan yang ada sekarang hanyalah rumah untuk duafa sehingga yang dapat diusulkan adalah dari kalangan duafa juga, sedangkan rumah untuk korban tsunami dari BRR NAD-Nias sudah tidak ada lagi.

Wabup menyatakan untuk hal ini Muspida Aceh Barat perlu bersama-sama ke Banda Aceh untuk menemui Gubernur Irwandi Yusuf untuk mempertanyakan kelanjutan rumah bantuan itu sehingga ada penyelesaian yang konkret.  Korban tsunami meminta bahwa apabila diberikan rumah duafa kepada korban tsunami, pemerintah haruslah berlaku adil.

Menurut Fuadri, untuk mendapatkan rumah duafa ini diharapkan Gubernur Aceh segera meresponsnya mengingat warga di Aceh Barat yang belum mendapat rumah tsunami masih banyak. Untuk menuju kepada permohonan itu, Pemkab Aceh Barat sudah menurunkan tim verifikasi guna mengecek kebenaran data korban yang berhak mendapatkan rumah bantuan. Diakui Wabup Fuadri, data verifikasi sudah ada di tangan pemkab dan akan diteruskan ke Gubernur Aceh, sehingga diharapkan rumah duafa ini dapat menjadi rumah pengganti bagi korban tsunami yang belum mendapat rumah. “Kita akan coba perjuangkan sehingga korban ini dapat terbantu,” ujar Fuadri.

Ketika disinggung terhadap edaran surat Bupati Ramli MS bahwa sudah ada titik terang, Wabup tidak mau berkomentar dan meminta masalah itu supaya ditanyakan langsung ke Bupati Aceh Barat sehingga menjadi jelas. Namun ia menyebutkan bahwa data yang sudah diverifikasi Pemkab Aceh Barat itu berasal dari empat kecamatan, yakni Johan Pahlawan, Meureubo, Arongan Lambalek, dan Samatiga.

www.serambinews.com