Banda Aceh – Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) yang bekerjasama dengan Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menggelar Diskusi Publik pada kamis (04/04) di Warung Kopi Solong Ulee Kareng Banda Aceh.
Diskusi ini bertemakan Mendukung Peran Kepolisian Dalam Pengamanan Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Bebas, Demokratis dan Damai. Pada diskusi ini turut hadir unsur dari Polda NAD untuk memberikan materinya, unsur Polda NAD ini diwakili oleh muchtar menjelaskan ” Keamanan Aceh sepenuhnya berada di tangan Polda NAD. Polda NAD sendiri telah menurunkan 7000 personil untuk mengamankan Pemilu 9 April ini, disamping itu kita juga dibantu oleh 1000 personil TNI untuk membantu keamanan jika diminta” ungkapnya.
Namun ketika ditanya oleh peserta diskusi mengenai ketidakprofesionalan pihak kepolisian dalam mengangani berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi menjelang pemilu ini beliau menerangkan ”pihak kepolisian telah mencoba semaksimal mungkin untuk menyelesaikan namun tidak ada informasi yang jelas yang didapat selain barang bukti di TKP, kurangnya partisipasi masyarakat dalam turut serta untuk memberikan informasi kepada kepolisian, nah bagaimana kita mau selesaikan kalau saksi tidak ada” tegasnya.
Sementara pada sesi kedua, Asiah Uziah yang mewakili Posko Masyarakat Sipil Pantau Pemilu Aceh menjelaskan, untuk mendukung pemilu ini masyarakat sipil telah membentuk posko masyarakat sipil pantau Pemilu Aceh yang terbentuk dari 16 lembaga swadaya mayarakat dan juga telah dibentuk forum Security Sector Reform (SSR) beberapa waktu lalu guna mendukung proses reformasi keamanan demi menjaga pemilu damai di Aceh 9 April ini.
Sementara itu Asiah juga sangat mengharapkan keterlibatan unsur dari mahasiswa untuk ikut memantau dan mengawasi Pemilu 9 April nanti, dikarenakan mahasiswa merupakan kaum intelek muda sehingga secara tidak langsung ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran secara tidak langsung. (put/acstf)
Leave a Reply