Pidie – Perdamaian Aceh yangs udah berjalan hampir 4 tahun telah membawa berbagai dampak perubahan bagi kehidupan Masyarakat Aceh, beberapa daerah yang diklaim sebagai daerah basis Gerakan Separatis Aceh seperti Pidie telah mengalami banyak perubahan.
Pembangunan kembali infrastruktur yang telah rusak semasa konflik yang lalu telah penanganan infrastruktur dan masyarakat korban Konflik yang hancur pada masa konflik sampai saat ini terus dilakukan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Aceh dengan dukungan dana dari APBA dan APBN serta bantuan lain dari berbagai pihak.
Ini dapat dilihat dengan dibentuknya Badan Reintegrasi Aceh (BRA) walaupun belum bisa menjawab sepenuhnya persoalan tentang korban konflik. Selain itu Pemerintah Aceh juga telah membuat beberapa program guna menjawab persoalan dalam penanganan korban konflik tersebut, misalnya seperti beasiswa untuk anak yatim, kredit lunak Peumakmue Nanggroe dan lain sebagainya, tapi hingga saat ini masih ada saja kendala sehingga penanganan tersebut belum juga membuahkan hasil yang maksimal.
Masih banyaknya persoalan dan banyak kekhawatiran yang timbul pasca Pemilu legistlatif dan Pilpres ini seperti muculnya koflik horizontal di Aceh,Pengelolaan Pemerintah yang semakin lemah, serta gagalnya pembangunan social ekonomi dan politik masyarakat di Aceh khususnya Aceh Pidie selama perdamaian yang sudah berjalan 4 tahun. Apalagi jika proses perdamaian yang seharusnya diiringi dengan adanya upaya rekonsiliasi disemua lapisan masyarakat dan ini sangat membahayakan keberlanjutan perdamaian itu kedepan.
Untuk mengidentifikasi hal tersebut Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Pidie yang bekerja sama dengan Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) melaksanakan kegiatan meeting multistakeholder untuk sharing dan mencari solusi bersama terhadap segala permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pidie dalam rangka menjaga perdamaian yang telah dicapai yang dilaksanakan Jum’at (24/07) di IPS Center Komplek Pelajar Tijue Sigli.
Meeting tersebut dibuka oleh Pak Al Manaf dari Malem Dagang dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Pidie baik dari dari kalangan activis mahasiswa dan juga aktivis CSO yang selama ini berkonsentrasi di berbagai bidang, dalam meeting rahmi salah seorang peserta menuturkan “ Di Aceh sendiri konflik horizontal sudah terjadi, malah semakin parah dengan terjadi konflik horizontal antar kombatan sendiri, ditambah lagi dengan kinerja pemerintah kabupaten sendiri tidak maksimal, masih banyak aparatur pemerintah yang tidak disiplin, dan ini beribas kepada gagalnya perekonomian dan pembangunan yang selama ini sangat tertinggal di Kabupaten Pidie” tegasnya.
Kemudian mengenai Perdamaian yang sudah berjalan 4 tahun, Anggota Legislatif terpilih dari Partai SIRA, Zakaria M Yusuf, mengatakan “ MoU Helsinki belum berhasil dilaksanakan di Pidie, kalau di banda Aceh mungkin ada, tapi kalau di Pidie tidak ada, perubahan yang terjadi belum termasuk sector rill salah satu dari peningkatan ekonomi masyarakat Pidie Pertenakan, pertanian dan perikanan. Pembangunan di kabupaten Pidie sendiri tidak berjalan dengan effective juga dikarenakan banyak orang yang mempunyai kemampuan dan ide cemerlang tidak berada dikabupaten Pidie tapi mereka lebih memilih untuk berusaha di luar kabupaten Pidie sehingga Kabupaten Pidie menjadi tertinggal.
Kemudian Zakaria juga menambahkan “ konflik horizontal juga terjadi di daerah yaitu antar kombatan, dimana kurangnya kesadaran dari petinggi-petinggi GAM dahulu untuk memberikan pemahaman untuk merubah pemikiran dari pemikiran militer ke pemikiran sipil agar mereka dapat berbaur dengan masyarakat dengan maksimal. Banyak gagasa yang dapat dihasilkan untuk membangun Pidie kedepan, dengna adanya legislative yang baru mungkin kedepan kita bsia merapatkan kembali hubungan antar legislative dan eksekutif, kemudian legislative yang baru ini harus banyak belajar lagi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat” tambahnya.
Meeting multistakeholder yang pesertanya adalah anggota FKMS Pidie ini, banyak memberi gagasan masukan untuk pengembangan FKMS menjadi suatu forum besar yang didalamnya terdapat seluruh Elemen Masyarakat Sipil yang ada di Kabupaten Pidie sehingga pembangunan dan pengembangan Aceh kedepan menjadi lebih effective lagi.
Ismail activis PiTA Aceh menerangkan “ konflik yang terjadi di Aceh adalah konflik Sipil dan konflik Politik , dan bagaimana menjadi FKMS ini memiliki fungsi yaitu mendorong pendidikan dan kesehatan yang sesuai dan merujuk kepada UU PA, tapi kita harus memberi dukungan pasca ini mungkin untuk ke depan pihak dari kawan2 untuk mencairkan sebuah ide ke Pidie, terangnya.
FKMS harus didukung penuh semua Elemen
Terjadinya miss communication antara sesama anggota FKMS sering terjadi antara sesame lemabga yang menjadi anggota FMKS Pidie, ini dikarenakan karena kurangnya komunikasi antara sesasama anggota, ditambah lagi teknologi Infromasi yang masih belum berkembang di kabupaten Pidie, tidak adanya structur resmi dari FKMS Pidie ini juga masih menjadi hambatan. Dan kendala-kendala untuk menghilangkan kepentingan golongan ini harus dihilangkan untuk membawa issue bersama dalam FKMS Pidie.
Pada kesempatan itu juga turut hadir perwakilan dari ACSTF yang diwakili oleh koodinator team jaringan, Syahirul Alim menyampaikan harapannya akan keberlangsungan dan keberlanjutan FKMS ini ini tidak hanya sebatas forum disini saja. Sahirul Menjelas “ FMKS ini bukan organisasi, tapi lebih adalah suatu forum yang menjadi payung semua elemen masyarakat kabupaten pidie dalam memberikan aspirasinya, semua elemen masyarakat ini harus bersatu padu dalam FKMS untuk mengankat isu bersama, kalau ini semua didukung semua lembaga maka issue ini yang akan kita sampaikan kepada pemerintah akan menjadi kuat, karena kita punya kekuatan, dan tidak ada lagi kejadian seperti terdahulu banyak draft yang ditolak karena yang menyerahkan hanya satu lembaga” tegasnya.
Syahirul menambahkan “ forum ini bisa menjadi terobosan baru untuk mengangkat issue bersama yang didukung oleh semua lembaga dan CSO dikabupaten Pidie, sehingga nantinya forum ini akan bisa menjadi kekuatan dalam mengisi proses pembangunan kedepan dengan berbagai penawaran ide-ide yang cemerlang dan itu semua tidak terlepas dari UU PA dan MoU Helsinki” tambahnya.**Put/R A.T
Leave a Reply