Banda Aceh – Konsorsium Aceh Baru (KAB) mengadakan konferensi pers yang berlangsung di kantor ACSTF tentang Pembangunan Aceh Memasuki Tahap Kritis, dan akan mengalami stagnasi pada tahun 2009 sementara beban (baik program maupun anggaran) semakin meningkat ditahun-tahun mendatang. Hal ini akan berdampak pada persoalan kesejahteraan rakyat Aceh secara keseluruhan.
Pada keterangan persnya, Konsorsium Aceh Baru menyebutkan dengan gamblang, Realisasi pembangunan yang bersumber dari APBA 2008 diperkirakan hanya mencapai sekitar 15-20%, dengan waktu yang tersisa untuk realisasi lanjutannya tinggal 20 hari kerja. Dan, sehubungan proses perancangan RAPBA 2009, pihak DPRA telah melanggar kesepakatan waktu yang merupakan komitmen politik antara pihak eksekutif dan legislatif Aceh.
Sementara agenda rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan oleh BRR (2005-2009) segera berakhir pada Desember 2008, khususnya untuk agenda-agenda pembangunan yang bersifat fisik dan nonfisik. Untuk kemudian BRR melakukan persiapan pengakhiran masa tugas sampai 16 April 2009. Padahal, proses rehab dan rekon merupakan salah satu tulang punggung dan penggerak utama dinamika pembangunan kembali Aceh, tentunya dengan tidak mengenyampingkan agenda pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan di Aceh, termasuk di dalamnya Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Dalam periode transisi Rehab Rekon ini, Pemerintah Aceh belum memutuskan instrumen yang akan melanjutkan agenda penuntasan Rehab dan Rekon di Aceh. Padahal, baik anggarannya yang senilai Rp. 1,386 Trilyun (tidak termasuk dana senilai Rp. 1,788 Trilyun yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga), maupun program yang akan dilaksanakan per Januari 2009 telah dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat.
Oleh karena itu, Konsorsium Aceh Baru merekomendasikan kepada penyelenggara Pemerintahan di Aceh baik Eksekutif maupun Legislatif sebagai berikut;
Pertama, Pemerintah Aceh untuk segera mempersiapkan instrumen guna menjalankan percepatan pembangunan Aceh tahun 2009 – 2012. sehingga Aceh dapat segera keluar dari kondisi kritis seperti saat ini.
Kedua, kepada DPR Aceh untuk bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi legislatifnya demi mempercepat proses pembangunan di Aceh sebagaimana fungsi dan tugas serta kewenangannya sebagai institusi penyelenggara Pemerintahan di Aceh, disamping Pemerintah Aceh.
Konferensi Pers publik ini turut dihadiri oleh puluhan media cetak maupun elektronik lokal maupun nasional, disamping itu, Konferensi Pers ini dipimpin oleh Hendra Budian sebagai moderator dan Otto Samsuddin Ishak, sebagai chairman Konsorsium Aceh Baru, dan juga Teuku Kamarruzzaman Selaku vice chairman Konsorsium Aceh baru. “pernyataan publik ini lahir dari kekhawatiran kami, ketika melihat hasil rekontruksi dan pembangunan yang ada di Aceh” ujar Ampon Man. Sementara itu beliau juga menambahkan “ kedepan Pemerintah Aceh dan legistlatif akan disibukan dengan agenda Politik nah bagaimana dengan realisasi pembangunan yang tersisa..???
Konsorsium Aceh Baru akan terus mendorong pemerintah Aceh dan Legistlatif agar melaksanakan fungsinya dengan baik. Karena diperkirakan tahun 2009 ini aceh memasuki kondisi pembangunan yang kritis(CIA).
Leave a Reply