beranda » Berita

BANDA ACEH – Meski tahun anggaran 2009 telah berjalan tujuh bulan, tapi sampai 30 Juni 2009 lalu, realisasi fisik proyek APBA 2009 baru mencapai 9,29% dan realisasi keuangan 8,03% dari total pagu APBA 2009 sebesar Rp 9,7 triliun. Demikian data yang diperoleh dari Biro Pembangunan Setda Aceh pada minggu ketiga Juli 2009. Terkait masih minimnya realisasi fisik proyek yang baru masuk ke Biro Pembangunan Setda Aceh itu, Gubernur Irwandi Yusuf dikabarkan telah memerintahkan Biro Pembangunan untuk membuat surat percepatan pelaksanaan proyek APBA kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang berkinerja rendah dan lamban. Asisten III Setda Aceh, Bachtiar Ishak dan Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh, Ir Izhar Sahardin yang dikonfirmasi Serambi di tempat berbeda, Senin (20/7) kemarin membenarkan bahwa laporan realisasi fisik dan keuangan proyek APBA 2009 yang disampaikan seluruh SKPA ke Biro Pembangunan Setda Aceh, masih rendah. Posisinya sampai 30 Juli 2009 untuk realisasi fisik rata-rata baru sekitar 9,29% dan realisasi keuangan 8,03%. Salah contoh rendahnya realisasi terlihat di bidang pendidikan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bidang itu pada tahun ini mencapai Rp 1,334 triliun. Untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Rp 1,123 triliun, untuk Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Rp 206,6 triliun, dan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Rp 3,8 miliar. Dalam kenyataannya, sampai 30 Juni 2009, menurut data dari Biro Pembangunan Setda Aceh, realisasi fisik proyek yang dilaporkan Disdik Aceh ke biro tersebut baru mencapai 4,16% dan keuangan 2,15%. Adapun Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh realisasi fisik proyeknya telah mencapai 15 persen, tapi realisasi keuangannya masih rendah, baru 1,71 persen. Sedangkan Sekretariat MPD Aceh realisasi fisik dan keuangannya sama-sama 7,11 persen. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Mohd Ilyas SE MM, yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengatakan, menurut perkiraannya, realisasi fisik dan keuangan proyek tahun 2009 untuk lingkup dinas pendidikan telah mencapai sekitar 30%. Perkiraan persentase realisasi fisik dan keuangan sebesar itu, katanya, didasarkan atas fakta bahwa telah mulai disalurkan honorarium guru bantu serta bantuan pendidikan untuk 100.000 anak yatim piatu korban konflik, anak putus sekolah, serta anak fakir miskin mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTsN, sampai SMA/SMK/MA serta sekolah agama sederajat, mulai minggu lalu. Total bantuan pendidikan untuk anak yatim piatu saja, menurut Ilyas, mencapai Rp 180 miliar. Untuk tahap pertama, disalurkan Rp 600.000/anak dari Rp 1,8 juta yang akan diberikan untuk setiap anak/tahun. Jadi, kalaupun ada realisasi fisik proyek APBA 2009 pada lingkup Dinas Pendidikan Aceh masih rendah, menurut Mohd Iyas, itu kemungkinan karena belum maksimalnya berjalan proyek pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) yang menjadi jatah kabupaten/kota. Tapi sebetulnya, proyeknya telah ditender dan pada akhir bulan ini atau awal bulan depan pemenangnya akan ditetapkan. Setelah penetapan pemenang, terang Ilyas, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan. Alasan yang hampir sama juga dilontarkan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, Dr Muhyan Yunan. Menurut data dari Biro Pembangunan Setda Aceh, untuk bidang pekerjaan umum yang meliputi dua dinas, yaitu Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pengairan, tahun ini mendapat alokasi anggaran Rp 2,934 triliun. Namun, realisasi fisik dan keuangan proyeknya sampai 30 Juni 2009 lalu baru mencapai 5,66%. Dari alokasi Rp 2,934 triliun itu, Dinas Bina Marga mendapat Rp 2,239 triliun dan Dinas Pengairan Rp 695,3 miliar. Realisasi fisik proyek untuk Dinas Bina Marga dan Cipta Karya masih rendah, yakni baru 4,72%, begitu juga realisasi keuangannya. Sehubungan dengan masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan proyek Bina Marga dan Cipta Karya, Kadis Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, mengatakan realisasinya kini antara 20–30%. Kalaupun ada yang masih masih rendah, itu karena tender proyek baru dimulai bulan Mei dan penetapan pemenangnya diumumkan 45 hari kemudian. Bahkan ada beberapa proyek yang harus dilakukan tender ulang, sehingga untuk proses tender saja ada yang memakan waktu 60 hari lebih. Begitupun, kata Muhyan, khusus proyek pekerjaan umum untuk lingkup provinsi, semua telah berjalan. Yang kini banyak belum berjalan dan tendernya baru selesai adalah proyek pekerjaan umum jatah kabupaten/kota. Alokasi anggaran proyeknya mencapai Rp 800 miliar lebih. Tapi penetapan pemenang tendernya baru dilakukan minggu depan. Sedangkan untuk proyek yang ditangani langsung oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dari provinsi, sebagian besar penandatanganan kontraknya telah dilakukan dan bulan depan diharapkan kontraktornya telah memulai pekerjaan fisik. Sektor perhubungan yang mengelola anggaran sekitar Rp 160 miliar, realisasi fisiknya juga masih rendah, yakni baru 7,72% dan keuangan 6,46%. Begitu juga Dinas Sosial yang mendapat alokasi anggaran Rp 154,3 miliar, realisasi fisik dan keuangannya baru 4,05%, bidang ketenagakerjaan yang mendapat alokasi anggaran Rp 104,7 miliar, realisasi fisik proyek dan keuangannya baru 11,34%. Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang mendapat alokasi anggaran Rp 222 miliar, realisasi fisik dan keuangannya baru 10,95%, Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendapat alokasi anggaran Rp 167 miliar, realisasi fisik dan keuangannya baru 3,82%. Kesehatan lumayan Sejauh ini, realisasi fisik proyek dan keuangan dalam bidang kesehatan lumayan baik. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan mencapai Rp 591,2 miliar, realisasi fisik proyeknya telah mencapai 16,91% dan keuangan 9,74%. Dana kesehatan Rp 591 miliar itu untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 315,2 miliar, realisasai fisiknya baru 15% dan keuangan 5,34%. Untuk Rumah sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUZA) Rp 184,4 miliar, realisasi fisik dan keuangannya 13,32%, untuk Rumah Sakit Jiwa Rp 44,7 miliar, realisasi fisik dan keuangannya telah mencapai 23%, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh yang mendapat alokasi Rp 46,8 miliar, realisasi fisiknya lebih tinggi lagi, yakni mencapai 37,75% dan realisasi keuangannya 12,32%. Kearsipan besar Realisasi fisik proyek yang relatif besar adalah Kearsipan, yakni sudah mencapai 43%, disusul Bapedal 40%, Badan Investasi dan Promosi 37% dan DPRA 45%, sedangkan Sekretariat DPRA baru 24,49%. Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRA Sulaiman Abda dan Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) DPRA, Bustami Puteh, yang dimintai tanggapannya di tempat terpisah mengatakan, sudah waktunya Gubernur Irwandi Yusuf mengevaluasi kinerja kepala dinas dan kepala badan yang bekerja lamban dan tak mampu bekerja cepat dan tepat. Untuk mendukung tugas pejabat eselon II, Gubernur Irwandi sudah melakukan evaluasi dan mengganti pejabat eselon III dan IV. Alasannya, APBA 2009 telah disahkan akhir Januari 2009. Kemudian, pada medio Februari 2009 Mendagri mengklarifikasi dan menyetujui untuk dilaksanakan setelah koreksinya diperbaiki. “Tapi kenapa realisasi fisiknya sampai akhir bulan lalu baru 9 persen?” tanya Sulaiman Abda. Sekarang ini, kata Bustami Puteh, sudah saatnya Gubernur Irwandi mengevaluasi kinerja pejabat eselan IIa dan IIb. “Yang tidak mampu bekerja diganti saja. Lagian, untuk apa dipertahankan kalu hanya menjadi beban keuangan APBA?” tukas politisi PAN ini. Bustami menyatakan masih banyak putra-putri Aceh yang mampu bekerja cepat dan tepat sasaran dan bisa memenuhi keinginan Gubernur Aceh untuk melakukan perubahan fundamental serta mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih demi tercapainya kemakmuran dan memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat Aceh. (si)