Beranda » Artikel
Oleh Otto Syamsuddin Ishak
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyela penyelenggaraan pilkada melalui Putusan MK yang menyatakan pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, dibuka kembali. Konsekuensinya, waktu penyelenggaraan pun harus disesuaika.... Selengkapnya
Oleh Juanda Djamal
TINDAKAN Mendagri melakukan gugatan terhadap KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk komitmen Pemerintah nasional dalam merespon berbagai gejolak keamanan yang terjadi di Aceh. Harapannya proses perdamaian yang telah terwujud tidak ternodai oleh kekisruhan pemiluka.... Selengkapnya
Oleh : Juanda Djamal
Perjanjian politik Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005 melahirkan Undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Regulasi tersebut menjadi patokan hukum bagi Aceh untuk mengembangkan program-program pembangunan y.... Selengkapnya
Oleh : Juanda Djamal.
POLITIK merupakan upaya bersama masyarakat untuk membangun tatanan pemerintahan yang dapat menyejahterakan masyarakat. Pola relasinya, perubahan politik dapat mengubah ekonomi dan budaya sehingga tatanan sosial menjadi lebih stabil.
Realitas politik di Aceh saat ini, .... Selengkapnya
WACANA demokrasi di Aceh kembali muncul sejak adanya upaya judicial review sebagai upaya pembukaan kembali sumbatan hak politik warga pada UUPA tentang jalur perseorangan. Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 menyatakan Pasal 256 UU Pemerintahan berakibat pada terlanggarnya hak warga negara di Aceh yang dija.... Selengkapnya
Jln. Merak, No. 46D, Neusu Aceh, Banda Aceh 23244,
Telp/Fax : +62651-635010,
email : acstf@acstf.org
Telp/Fax : +62651-635010,
email : acstf@acstf.org
Developed & Maintenance by ACSTF Web Masters