Menurut Juanda Djamal, beberapa gambaran kondisi yang tampak dalam dinamika politik Aceh berupa destabilitas ekonomi dan sosial budaya, lemahnya penegakan hukum, mismanagement pemerintahan, kekacauan komunikasi politik dan relasi sosial yang semakin intoleran.

“Sebagai dampaknya, dunia usaha yang hanya bergantung pada anggaran rutin pemerintah, usaha produktif tidak berkelanjutan dan tidak terjaminnya produksi dan pasar”, paparnya.

Menurutnya, konsensus politik diharapkan menjadi solusi dalam mempertemukan kepentingan semua kelompok politik dan pemerintah kedepan.

Regulasi sebagai produk hukum semestinya menjadi kanal penyelesaian berbagai tarik-menarik kepentingan yang terjadi. Sementara, pembagian kekuasaan dan wewenang yang tidak ada arah maka berimplikasi pada tidak tumbuhnya ekonomi di masyarakat bawah. “Sehingga kemiskinan di pedesaan meningkat data BPS kemiskinan meningkat drastis di pedesaan”, kata Juanda.

“keamanan yang terjamin merupakan harapan banyak pihak, terutama masyarakat dalam mempertahankan kehidupan sosial melalui berbagai aktifitas ekonomi dan budaya, tapi ketidakpastian keamanan tergambar oleh 21 kasus penembakan yang belum bisa di selesaikan secara hukum berdasarkan laporan AJMI, keadaan tersebut memberi bukti bahwa ketidak berdayaan institusi pelaksana hukum sangat tinggi”, katanya.

Pemilukada sebagai momentum politik yang semestinya menjadi media evaluasi atas kepemimpinan politik sebelumnya, sejauh ini agenda demokrasi tersebut hanya menjadi media perebutan kekuasaan dari kelompok politik, bahkan prosesnya diwarnai intrik-intrik kekerasan, tradisi politik semakin tidak beretika dan cenderung menghalalkan segala cara untuk kepentingannya.

Forum yang digagas ACSTF tersebut merekomendasikan agar kepolisian berkonsentrasi penuh menjaga keamanan dan menjamin kelangsungan aktifitas ekonomi, sosial, budaya pada masyarakat, menyerukan kepada DPRA untuk menjalankan tanggung jawab dalam mengesahkan dan menetapkan qanun penyelenggaraan Pemilukada.

Forum juga menyepakati upaya membangun konsensus politik bersama seluruh stakeholder dan organisasi masyarakat sipil dalam menjamin keberlangsungan Pemilukada yang kondusif, adil dan demokratis.

Sumber : http://atjehlink.com/acstf-galang-konsensus-politik-aceh/

Ketika The Globe Journal menanyakan masalah itu dalam konperensi pers terkait konsensus politik terhadap demokrasi dan perdamaian di Kantor ACSTF, Rabu (1/2) pagi, Agusta mengatakan pihak TNI/Polri harus lebih memberikan dorongan bukan memaksa masyarakat untuk jaga malam.

Hal ini mengingatkannya pada sebuah pengalaman di satu daerah di Aceh, dimana jika ada masyarakat yang tidak jaga malam maka dikenakan wajib lapor kepada pihak keamanan.

“Sebaiknya masyarakat jangan dipaksa untuk ikut jaga malam,” kata Agusta melanjutkan.

Direktur Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) Juanda Djamal juga menyikap hal tersebut. Dengan diberlakukannya jaga malam di Aceh menjelang Pemilukada, maka seolah-olah daerah Aceh sudah seperti darurat militer.

ACSTF sangat mengharapkan agar peran Kepolisian harus proaktif menyikapi jaga malam ini, walaupun masyarakat terlibat tapi peran utama TNI/Polri tetap harus tanggung jawan terhadap kondisi keamanan masyarakat secara umum.

Dalam rilis yang disampaikan kelompok jaringan masyarakat sipil untuk perdamaian disebutkan bahwa keamanan merupakan harapan banyak pihak, terutama masyarakat.

Tetapi ketidakpastian akan keamanan tergambarkan oleh 21 kasus penembakan yang belum dapat diselesaikan secara hukum, keadaan tersebut justru memberikan bukti yang amat kuat bahwa ketidakberdayaan institusi pelaksana hukum sangat tinggi.

Sumber : http://www.theglobejournal.com/kategori/hukum/jangan-paksa-rakyat-aceh-jaga-malam.php

Destabilitas politik yang saat ini terjadi telah berpengaruh terhadap memburuknya stabilitas ekonomi dan sosial di daerah ini. Ini terbukti dengan kian tumbuhnya angka kemiskinan di provinsi ini sepanjang konflik tahapan pemilihan kepala daerah.

Demikian disampaikan oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) Aceh di Banda Aceh, Rabu (1/2/2012).

JMSP terdiri atas sejumlah elemen masyarakat di Aceh di antaranya Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Nahdatul Ulama, Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Aceh Institute, sejumlah akademisi perguruan tinggi di Aceh, dan Relawan Perempuan untuk Kemanusian (RPUK).

Juru Bicara JMSP, Juanda Djamal, mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di pedesaan di Aceh meningkat dari 718.783 jiwa per Maret 2011 menjadi 730.895 jiwa per September 2011. Pada saat yang sama, elite politik yang semestinya membangun solusi untuk mengatasi masalah kesejahteraan tersebut lebih disibukkan dengan tarik menarik kepentingan kekuasaan.

“Kalau tak diambil inisiatif mulai sekarang di bidang politik dan terjadi konsensus bersama, dalam lima tahun kedepan Aceh akan stagnan. Ini yang harus dicamkan oleh DPR Aceh sebagai institusi resmi. Mereka harus bertanggung jawab. Dan, kami melihat dalam hal ini prestasi mereka sangat jelek,” kata Juanda.

Dia menunjukkan, DPR Aceh sama sekali tak menyentuh kebijakan yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini terlihat dari banyaknya qanun atau peraturan daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang tak dibahas. DPR Aceh lebih berkonsentrasi pada polemik pilkada dan qanun tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Di pihak eksekutif pun tak berbeda. Tak ada mekanisme pengawasan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan yang penuh dengan penyelewengan. Kalau pun ada hanya sebatas aspek teknis, bukan substantif.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/02/01/19275865/Stagnasi.Mengancam.Aceh.

“Saya katakan Ormas atau CSO yang ikut tim sukses kandidat tertentu bukan Ormas namanya, tapi itu kelompok tim sukses, ini harus dipisahkan,” kata Agusta kepada The Globe Journal, usai melakukan konferensi pers terkait konsensus politik terhadap demokrasi dan perdamaian di Kantor ACSTF, Rabu (1/2) tadi.

Ia mengatakan hampir semua kandidat Pemilukada Aceh memakai Organisasi Masyarakat (Ormas) sebagai kelompok pemenangan. “kelompok itu bukan OMS atau CSO tapi tim sukses,” tegas dia lagi.

Kepada sejumlah wartawan saat berlangsungnya konferensi pers itu, Ia mengatakan akan mengajak setiap Ormas melihat kondisi politik dengan menggunakan jalur yang benar.

Senada dengan Agusta, Muhammad Hamzah, pegiat LSM Pugar juga mengatakan hal yang sama. Hamzah membandingkan perilaku anggota Ormas lama dengan Ormas yang baru. Menurutnya, orientasi Ormas dewasa ini lebih pada pekerjaan dengan keinginan mendapatkan penghasilan. Lain halnya dengan Ormas lama yang berkembang dengan semangat perjuangan karena sensitifitas sosialnya.

“Ini jelas-jelas menyangkut dengan moral Ormas itu sendiri, sanksinya adalah moral jika ada Ormas yang terlibat dalam tim sukses kandidat tertentu,” pungkas Hamzah.

Sementara itu Juru bicara masyarakat sipil untuk perdamaian, Juanda Djamal mengharapkan agar Ormas mampu mereposisi keberadaannya dalam membuat pilihan politik. ”Sangat penting untuk membangun kondisi politik yang beretika,” tegas Juanda.

Organisasi masyarakat harus tetap kritis dalam merespon berbagai dinamika politik penyelenggaraan Pemilukada sambungnya. Ormas juga harus mampu berpartisipasi dalam upaya mentransformasikan keadaan buruk di Aceh saat ini, yang merupakan kombinasi varian orientasi ekonomi pro rakyat dengan situasi damai yang terjaga.

Sumber : http://www.theglobejournal.com/kategori/sosial/hampir-semua-kandidat-di-aceh-libatkan-ormas-sebagai-tim-sukses.php

10 persoalan yang dianalisis itu meliputi; pertama, kontruksi politik aktor baru belum memiliki titik kepentingan yang sama terhadap arah pembangunan Aceh, kedua, partai politik lokal belum menjadi solusi atas politik ke Indonesiaan yang masih korup dan manipulatif. Ketiga, APBA dipergunakan tidak optimal untuk memenuhi kebutuhan atas kesejahteraan masyarakat, keempat, permasalahan HAM di masa konflik tidak diselesaikan tapi justru menjadi masalah baru dan muncul konflik baru.

Kelima, disorientasi kelas menengah Aceh dalam menyikapi gejolak sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berkembang saat ini. Keenam, penegakan hukum tidak berjalan maksimal, hukum cenderung diskriminatif, Ketujuh,tata pemerintahan mengalami mismanajemen sehingga beberapa kabupaten kota menjadi defisit anggaran.

Kedelapan, dunia usaha bergantung pada anggaran pemerintah, kesembilan, intervensi pemerintah lemah dalam mengotrol pasar sehingga masyarakat mengalami kerugian dan yang kesepuluh adalah toleransi sosial dalam rekontruksi gagasan mengalami stagnasi.

10 analisis tersebut mengakibatkan situasi keamanan di Aceh semakin memperlihatkan praktek-praktek kriminalitas, persaingan politik yang negatif, diskriminasi sosial dan fenomena keagamaan yang intoleran.

Catatan ACSTF dan Konsorsium Aceh Barunya itu mengorientasikan Aceh masuk dalam situasi yang buruk, keadaan tersebut bertambah buruk jika para elit politik Aceh tidak berupaya mempertemukan kepentingan politiknya dalam desain baru politik Aceh.

Iqbal Faraby dari Konsorsium Aceh Baru menjadi pemandu FGD yang berlangsung di Restaurant Pudu Raya, Selasa (31/1) itu. Hasil yang dilahirkan dalam FGD tersebut akan dilakukan beberapa intervensi dengan mendesak kepada para aktor dalam Pemilukada agar berpolitik secara etika dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Iqbal menjelaskan untuk mentransformasikan masalah buruk ini, ACSTF bersama sejumlah tokoh LSM akan membangun pendekatan dengan semua pihak, termasuk DPRA, Eksekutif, para kandidat, tokoh agama, akademisi, pimpinan media dan dengan PJ Gubernur Aceh yang akan dilantik dalam waktu dekat ini.

Sumber : http://www.theglobejournal.com/kategori/sosial/acstf-laporkan-10-analisis-buruk-situasi-aceh.php