ISU TERORIS BERPELUANG CEDERAI DAMAI ACEH

Penggerebekan dan penangkapan “teroris” di Aceh Besar, kemudian dilanjutkan dengan pengepungan kawasan yang diidentifikasi sebagai areal latihan teroris, telah cukup mengusik rasa damai rakyat Aceh. Aksi swiping kenderaan bermotor dan juga rumah-rumah penduduk, telah mengembalikan ingatan penduduk sekitar akan  kondisi masa konflik. Rakyat Aceh yang baru saja merasakan jeda konflik kekerasan dan sedang semangatnya berbenah dan menikmati 5 tahun terakhir tanpa konfrontasi bersenjata, kembali merasa was-was dengan nasib keberlanjutan damai Aceh yang masih muda.

Sebagaimana pemberitaan oleh Harian lokal dan nasional yang beredar di Aceh, sejak 26 Februari 2010 hingga hari-hari seterusnya memberitakan kegiatan latihan berperang kelompok bersenjata yang tidak dikenal di kawasan Jalin, Jantho, Aceh Besar, penggerebekan oleh aparat keamanan yang berujung pada tertembaknya warga sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan target sasaran operasi polisi yang memburu kelompok tersebut, hingga penangkapan beberapa orang yang menurut pihak keamanan adalah anggota teroris.

Banyaknya isu yang berkembang makin mencemaskan sebagian rakyat Aceh. Mulai dari pernyataan pihak keamanan yang sangat cepat berubah-ubah (misal terkait identitas pelaku, awalnya dikatakan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang pada Jumat (26/2) mengatakan, jumlah tersangka teroris yang melakukan pelatihan militer di Aceh (yang sudah ditangkap) menjadi lima orang, diduga kuat sebagian di antaranya berasal dari Timur Tengah, yang kemudian pada akhirnya dikatakan asal teroris bukan dari Timur Tengah, melainkan Pandenglang, Jawa Tengah). Juga terkait jumlah dan wilayah yang diduga terdapat “teroris” makin meluas. Awalnya dikatakan daerah basis / konsolidasi para teroris di Aceh Besar, akan tetapi diberitakan Harian Lokal Aceh (2/3/2010) juga terendus kegiatan para “teroris” di Kabupaten Bireun.

Kondisi ini tentu saja bisa mencederai perdamaian Aceh. Karena layaknya operasi keamanan, efek bawaannya akan melakukan sweeping intens ke kampung-kampung. Rasa trauma masyarakat akan kembali “bangun”.  Kemudian kejadian “salah tembak” yang hanya ditutup dengan minta maaf kepada keluarga tanpa ada indikasi tindakan lanjutan untuk proses hukum bagi pelaku dan upaya tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban. Kiranya ini sangat menyakitkan bagi keluarga korban.

ACSTF, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang konsern mendorong keberlangsungan perdamaian Aceh meminta dan menekankan kepada kepolisian untuk lebih segera mengungkap tabir isu teroris di Aceh yang simpang siur sehingga menimbulkan multitafsir dalam masyarakat. Kami menilai pendekatan penggeledahan rumah-rumah dalam pemukimanan masyarakat ini haruslah lebih selektif dan jangan asal geledah sehingga berdampak negatif bagi kondisi dan psikologis warga.

ACSTF juga meminta Pemerintahan Aceh dapat mengambil sikap untuk memberikan pemahaman yang lebih benar tentang isu teroris Aceh, agar keresahaan masyarakat tidak berkelanjutan.  Serta juga mengeluarkan kebijakan khusus untuk penanganan pola-pola aksi dan penyelesaian kasus seperti ini agar tidak berlarut dan mengganggu damai Aceh.

Keresahan ACSTF jika pengungkapan identitas dan entitas pelaku yang diduga teroris ini berlarut, bisa mengakibatklan saling tuduh antara Kepolisian dan mantan kombatan GAM yang bisa saja dijadikan kambing hitam dibelakang kejadian ini. Hal tersebut sangat berbahaya dan bisa memicu konflik baru di Aceh. Jika Pemerintah Aceh juga lamban mengambil langkah-langkah untuk sikap politik yang lebih berperspektif damai, bisa berimplikasi lahirnya kebijakan penanganan yang rentan mengganggu keberlanjutan damai Aceh.

Untuk itu, ACSTF meminta semua pihak di Aceh untuk mewaspadai isu teroris dan tidak menelan mentah-mentah argument yang disampaikan berbagai pihak terkait isu tersebut. Harus selalu ada kelompok kritis dalam masyarakat untuk menyorot secara intens pola-pola kasus seperti itu. Jangan sampai kecurigaan public bahwa ini hanyalah akal-akalan pihak yang berkepentingan untuk menjadikan Aceh kembali merah darah dengan konflik baru, lalu mengeruk kepentingan diatasnya, benar adanya.

Banda Aceh, 3 Maret 2010

T. Banta Syahrizal
Manajer Program

Oleh : Juanda Djamal*

IMAJINASI politik sejatinya ditindak-lanjuti aksi yang memberikan karya politik untuk mengubah suatu situasi, dari buruk ke situasi bagus. Saat ini perlakuan politik seperti ini sulit, bahkansedikit sekali satu rezim mengarahkan kekuatan dan kekuasaan politiknya pada situasi memperbaiki suatu yang buruk, kecuali imajinasi di bawah sadar sehingga imajinasi politiknya berdialektika di atas angin.

Jika kita simak, perilaku politik yang dipraktikkan penguasa seperti itu, biasanya selalu saja berujung pada kegagalan. Banyak masyarakat terlebih pemimpin politik, akan tersadarkan di tengah jalan, kecuali jika ada intervensi dalam bentuk lain semisal uang, jabatan, maupun janji politik baru. Maka si penguasa dapat terus menjaga dan mengaturnya. Namun, sejauh yang dapat kita percayai orang-orang yang menjalankan perintah kita, karena yang kita pimpin bukanlah sebuah kelompok preman atau mafia, dimana kita sebagai komandan preman/mafia dapat memerintahkan anak buah untuk selalu menjalankan perintah, sudah ada komitmen sumpah untuk selalu setia, biasanya ujung juga berhubungan dengan nyawa.

Ingat, saat ini  pemimpin politik sedang memimpin satu wilayah yang didiami oleh masyarakat (popular leader). Untuk itu kita memiliki konsekuensi politik supaya menjalankan kepemimpinannya ke arah yang dapat menciptakan kestabilan/keseimbangan politik, keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya itu sendiri. Konsekuensi inilah yang harus dipahami oleh penguasa supaya dapat melakukan transformasi situasi dari buruk ke bagus.

Untuk menghindari tulisan ini berdialektika di atas angin, maka kita lihat realitas politik Aceh yang kekinian. Imajinasi politik tidak merefleksikan dinamika politik itu sendiri, artinya parlemen sejauh ini belum memperlihatkan orientasi politik pembangunannya. Eksekutif semakin memperlihatkan ketidakberdayaannya dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat semakin depresi (penyakit sosial banyak terjadi), pemimpin politik makin mempraktekkan politik yang negatif, akses informasi hanya melalui media massa, ruang konsultasi yang sempit, mentalitas generasi baru yang rendah, disorientasi arah kebijakan pembangunan disebabkan perencanaan pembangunan tidak matang, ketidakberdayaan hukum untuk memberikan kenyamanan masyarakat, komunikasi antar institusi yang tidak konstruktif, dan sebagainya.

Jika kita ingin fair, pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab utama dalam mengkonstruksikan semua dinamika di atas supaya dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Aceh di sini di pimpin oleh gubernur dengan seluruh perangkat muspida-plusnya. Oleh karena itu, jika pembangunan tidak berjalan dengan sebenarnya, maka tanggung jawab utama ada di tangan gubernur dan wakil gubernur sebagai eksekutor pembangunan, sedangkan parlemen Aceh sebagai lembaga kontrol pembangunan memiliki tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya, artinya jika gubernur/wagub dan semua perangkatnya gagal mencapai pembangunan setiap tahunnya, maka parlemen memiliki andil besar atas kegagalan tersebut.

Jika kita makin dalam lagi melakukan refleksi tiga tahun kepemimpinan IRNA (Irwandi-Nazar), demonstrasi yang dilakukan pada tanggal delapan, memberikan jawaban yang sebenarnya, artinya demonstrasi yang diindikasikan sebagai rekayasa pemerintah Aceh merupakan jawaban atas kemajuan pembangunan Aceh, gubernur Aceh menelanjangi dirinya dengan menutup segala kelemahannya selama ini. Menciptakan kepercayaan dirinya yang selama ini telah jatuh dengan menunjukkan kekuatan massa yang mendukungnya. Ini merupakan pembohongan terhadap publik, menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan massa.

Sangat kita sayangkan, bahwa seorang pemimpin masyarakat memiliki watak yang menjerumuskan rakyatnya pada kebodohan. Seharusnya, pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab untuk memperkuat pemahaman politik masyarakat supaya dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pemerintahannya, buka ruang informasi yang fair pada masyarakat atas kegagalan dan kesuksesan yang terjadi dalam tiga tahun kepemimpinannya. Implikasi dari pemerintahan yang seperti ini sangat besar sekali pada pengembangan struktur sosial-politik Aceh kedepan.

Fondasi generasi ke depan kita bangun dengan mentalitas kepemimpinan yang sangat rapuh. Seperti dikatakan Dr Ishak Hasan; bahwa kritik harus disertai dengan solusi, padahal tidak semestinya kritik mesti disertai solusi, karena tugas konsultan/penasehatnya/perangkatnya yang merumuskan menjadi referensi kebijakan (Serambi,10/02/ 2010). Kesadaran politik yang sangat rendah, partisipasi masyarakat hanya sebatas menyuarakan dukungan politiknya. Kembali lagi, masyarakat menjadi pengikut kelas menengah untuk mengarahkan dukungan politiknya pada kalangan kelas atas (elite), walaupun mereka tidak memahami dan secara sadar, ironisnya lagi ada pernyataan yang membalikkan fakta ‘menipu’ supaya masyarakat mau mengikutinya. Kondisi politik seperti itu harus menjadi pembelajaran semua pihak.

Memasuki tahun keempat pemerintahan IRNA perlu ada reformulasi politik baru yang bisa membawa perubahan yang konstruktif. Kalau tidak maka tidak lama lagi pemerintahan ini akan mengalami kegagalan yang mendasar. Sebagai bagian dari masyarakat yang sadar, saya ingin menekankan bahwa pemerintah Aceh mesti membuat perubahan strategi yang mendasar sekali, terutama dalam “memaksimalkan penyertaan public” dalam membangun Aceh. Jadikan masyarakat sebagai modal utama dalam membangun dan memperkuat kembali pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang kita miliki, membangun relasi sosial yang bagus dengan mengatur keseimbangan dan interaksinya, begitu juga secara politik, penting menjaga keseimbangan dinamika politik dengan menyediakan ruang lebih demokratis.

Strategi selanjutnya “mengurangi dan menghilangkan berbagai kompromi yang tidak jelas”, tim asistensi diarahkan untuk mencatat dan mengemas berbagai dinamika sosial-politik dan sumber daya ekonomi menjadi referensi kebijakan yang lebih jelas bagi kepentingan masyarakat, mereka-mereka yang tidak jelas dan hanya membisikan informasi yang, maka perlu dijauhkan karena inilah biang kerok yang bisa menjatuhkan kita, pelaksanaan proyek diarahkan secara prosedur normal dan ketat, bangun komunikasi politik yang konstruksi dengan Jakarta dengan mengedepankan lobi dan diplomasi, kebiasaan personal dihilangkan kemudian membiasakan diri dengan sikap dan tindakan yang kolektif.

Terakhir, arahkan kebijakan pembangunan melalui pendekatan kawasan berdasarkan sumber daya alam yang dimilikinya (mulai dari sector real), bangun jejaring institusi formal supaya pemerintah Aceh mulai dari propinsi sampai desa menjadi lebih kuat, juga jejaring institusi informal supaya partisipasi masyarakat semakin tinggi, ciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat dalam menumbuhkan pembangunan ekonomi, dan perkuat kerjasama pasar serta modal untuk mengelola berbagai sumber daya alam yang bisa mensejahterakan masyarakat.

Tentu, bukan bermaksud mengajari kepemimpinan Aceh.Ini lebih sebagai bentuk kontribusi rakyat agar pemerintah Aceh dapat lebih berwibawa, berkmakna, dan berfungsi. Ingat, nama baik Aceh ada di tangan IRNA saat ini, jangan jadikan puluhan ribu (8/2) tersebut sebagai legitimasi dalam memimpin seenak hati, buka ruang secara kolektif, bangun sikap yang lebih fair, hormati dan hargai pekerjaan orang lain, dan  bangun relasi yang bagus dengan semua pihak. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol pemerintah (popular control) melalui cara mengeritik kepemimpinan saudara, tidak semestinya memiliki solusi, karena menjadi tugas anda dalam menerjemahkannya dan mengarahkannya kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

* Penulis adalah Sekretaris Konsorsium Aceh Baru.

sumber : serambinews

“Karena anggaran yang disedot sangat besar, maka sudah sepantasnya, Pokja Badan Anggaran DPRA perlu mengkaji program tersebut lebih mendalam lagi,” ujar Ketua Tim Perumus Badan Anggaran DPRA, Abdullah Saleh kepada Serambi, Selasa (9/2) kemarin. Program JKA itu, ungkap Abdullah Saleh, telah diwacanakan mulai tahun 2008 lalu. Saat itu DPRA belum menyetujuinya karena data sasaran dari program tersebut belum bisa diperlihatkan Dinas Kesehatan Aceh, sehingga pelaksanaan programnya ditunda dan kembali diusulkan pada tahun 2009.

Menurut penjelasan dari Kadis Kesehatan Aceh, dr A Yani, nilai jaminan asuransi JKA mencapai Rp 16.000/orang. Nilai ini, di atas nilai pertangungan asuransi Jamkesmas dari Depkes hanya sebesar Rp 12.000/orang. Tujuan dari peningkatan nilai asuransi JKA di atas Jamkesmas tersebut, supaya masyarakat Aceh yang berobat Puskesmas atau RSUD Kabupaten/Kota termasuk RSUZA Banda Aceh mendapat pelayanan kesehatan gratis yang baik.

Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang dimintai penjelasannya dalam kunjungannya ke Kantor Harian Serambi Indonesia untuk mengucapkan Selamat HUT ke 21 Harian Serambi Indonesia mengatakan, rencana pelaksanaan program JKA telah diwacanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2008 lalu. Pada tahun itu, dewan belum menyetujui, dengan alasan masih banyak program yang lebih mendesak. Program JKA itu kita laksanakan, ungkap Irwandi Yusuf, karena masih ada sekitar 1 juta jiwa lagi masyarakat Aceh yang belum tersentuh asuransi Jamkesmas, Askes atau jenis asuransi kesehatan lainnya.  “Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan berobat gratis melalui program JKA, cukup mudah dengan menunjukkan kartu keluarga bagi yang tak miliki kartu Jamkesmas, sudah bisa dilayani berobat gratis di Puskesmas Kecamatan, RSU Kabupaten/Kota dan RSUZA,”ujarnya.

sumber : serambinews

Permasalahan serius yang terjadi di Lhokseumawe, terkait dengan indikasi bocornya salah satu alat industri PT. PIM dan mencemari lingkungan masyarakat sekitar dengan gas beracun, adalah permasalahan darurat. Masalah ini menjadi darurat karena telah memakan puluhan korban dengan resiko hilangnya nyawa manusia. Informasi yang diperoleh dari masyarakat secara langsung, menunjukkan bahwa ada seratusan korban yang belum mendapatkan perawatan, 1 orang masih berada di rumah sakit PIM dan 3 orang berada di Rumah Sakit Kesrem. Bila permasalahan ini tidak ditangani dengan serius maka bisa saja kemungkinan terburuk akan terjadi.

Informasi selanjutnya yang diperoleh dari masyarakat setempat bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Minggu (31/1) adalah kesalahan PT. PIM dengan indikasi kelalaian yang terjadi saat pembersihan tahunan. Dan ironisnya, kasus serupa telah terjadi berkali-berkali, tidak hanya saat ini saja namun juga terjadi dibeberapa waktu yang lalu.

Permasalahan utamanya bukan terletak pada kasus saat ini saja, namun terletak pada kesalahan yang berulang-ulang dimasalah yang sama. Artinya ada permasalahan pada level profesionalitas manajemen PT. PIM dalam mengelola dampak aktivitas industrinya. Dan pada akhirnya, masalah ini juga akan melirik perusahaan-perusahaan industri lainnya agar tidak melakukan kesalahan pada konteks yang sama. Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil Aceh yang konsen terhadap isu lingkungan terutama yang berkaitan dengan dampak dari aktivitas perusahaan, menuntut beberapa point penting yang harus segera ditanggapi, sebagai berikut:

1.    Menuntut tanggungjawab PT. PIM untuk memastikan keberlangsungan pengobatan korban hingga pada tahap pemulihan;
2.    Menuntut Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan Audit terhadap Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT. PIM, yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya hasil audit harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa;
3.    Menuntut Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Disnakertrans dan Bapedalda) untuk segera melakukan pengukuran terhadap kadar emisi lingkungan dampak keberadaan PT. PIM dan mempublikasikannya kepada masyarakat;
4.    Menuntut pihak Pemerintah Aceh Utara untuk segera melakukan investigasi melalui dinas terkait terhadap penyebab sesungguhnya dari peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban masyarakat disekitar wilayah industri PT. PIM, dan mendorong dibentuknya tim ahli guna melakukan penyelidikan tersebut;
5.    Menuntut tanggungjawab PT. PIM sebagai industri penghasil limbah untuk membuat dokumen pemantauan lingkungan sekitarnya;
6.    Menuntut PT. PIM untuk melakukan pembinaan dan perlindungan (kesiap-siagaan) kepada masyarakat, terkait dengan kemungkinan dampak dari aktivitas industri;
7.    Menuntut pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang projusticia guna menentukan pihak yang bertanggungjawab dalam kasus jatuhnya korban masyarakat di wilayah sekitar industri PT. PIM.

Banda Aceh, 2 Februari 2010
A.n. KOALISI MASYARAKAT SIPIL ACEH

Nasrulzaman, M. Kes
(contact person, 08126988539)
Juru Bicara

Oleh : Juanda Djamal*

PEMERINTAH Aceh harus memiliki prinsip kuat dalam menjalankan tata pemerintahannya. Sehingga kebijakan yang diputuskan terarah dan terukur.  Pernyataan gubernur dalam  rapat evaluasi  program damai reintegrasi Aceh di Menkopolhukam (14/1/2010) lalu, yang mendesak supaya Tapol/Napol yang masih berada di dalam tahanan segera dicarikan solusi penyelesaiannya. Langkah tersebut tidak tepat jika hanya melemparkan permasalahan kemudian mendesak pihak lain (Pemerintah Pusat) untuk mencarikan solusinya.

Ironi lagi, ketika  pernyataan itu disampaikan, “dirinya berharap soal penyelesaian tapol/napol Aceh itu segera dituntaskan. Caranya seperti apa, itu diserahkan kepada Pemerintah. “Secara khusus saya minta agar ada penyelesaian masalah Tapol/Napol, mudah-mudahan mendapat respon yang baik”.

Dalam kontek itu, tampak sekali kita hanya melemparkan bola. Seharusnya pemerintah Aceh sudah memiliki konsep penyelesaiannya. Sehingga dalam rapat evaluasi itu akan menawarkan pola penyelesaian, kemudian baru  mendapatkan feedback dari pemerintah pusat atas solusi yang kita tawarkan. Di sinilah proses negosiasi dan lobi terus berlangsung, tim advokasi kasus ini bisa bekerja secara fokus dan energinya diarahkan supaya tahun 2010 dapat menyelesaikan kasus ini.

Belajar dari satu kasus tersebut,  maka realitas hari ini komunikasi politik pemerintah Aceh dengan pemerintah Pusat sangat lemah sekali.  Pemerintah IRNA tidak memiliki orang/tim yang mampu bernegosiasi dengan Jakarta, padahal kita memiliki posisi tawar tinggi setelah kemenangan mutlak SBY pada pemilu yang lalu (93 persen). Sayangnya potensi ini tidak digunakan sebagai upaya untuk membangun kekuatan dan menggunakan seluas-luasnya dalam membangun Aceh ke depan.

IRNA beserta kabinetnya, perlu memikirkan langkah-langkah strategis dalam memanfaatkan potensi di tingkat nasional. Lalu, mendistribusikannya secara merata ke kabupaten/kota, dan mengembangkannya dengan keterpaduan yang saling mendukung satu sama lainnya. Proses-proses inilah yang penting dibangun supaya semua agenda pembangunan terutama yang berhubungan dengan luka konflik dapat terselesaikan dan secara sosial masyarakat dapat membangun ikatan yang saling membantu dan jauh dari ketimpangan antara orang yang memiliki modal dan tidak, maupun orang yang memiliki kekuasaan/kekuatan dengan tidak memilikinya. Itulah esensi reintegrasi yang harus dibangun.

Reintegrasi
Pandangan pemerintah Aceh sebenarnya sudah bagus dengan reintegrasi dan agendanya. Seperti disampaikan M. Nazar pada pertemuan pada Seminar “Perdamaian Aceh: Dinamika dan Keberlanjutan (Sebuah Refleksi Dinamika Lokal)” di aula Bappeda Aceh, Kamis (16/7). Wagub Aceh itu menyatakan, “perlu adanya perubahan paradigma dan kultur masyarakat setelah Aceh memasuki masa damai, dari kultur mentalitas perang (war mentality) menuju mentalitas demokrasi (democracy mentality).” Menurutnya, jika hal ini tidak dilakukan dan dipahami masyarakat maka, bukan tidak mungkin potensi konflik di Aceh dapat mucul kembali.Bahkan lebih mengarah pada konflik horizontal.

Bila menyimak atas pernyataan wagub Aceh itu, sebenarnya BRA dapat menjalankan program/kegiatannya lebih bagus lagi. Karena secara pemikiran sudah memiliki jalan keluar yang tepat, sehingga yang diperlukan adalah mengembangkan kerangka besarnya itu dalam rencana aksi yang mampu mentransformasikan social, ekonomi, politik dan budaya paska konflik. Jadi, indikator suksesnya reintegrasi tidak saja dilihat dari jumlah orang yang mendapatkan bantuan (Serambi 14/1), tetapi jauh lebih dalam adalah keadilan yang dirasakan korban, penyembuhan mentalitas, kebebasan berpendapat, terjaminnya rasa aman/keamanan, pola hubungan sosial antarindividu/kelompok, keadilan ekonomi yang berbasiskan kepentingan masyarakat, partisipasi masyarakat korban secara aktif, peningkatan kapasitas/keahlian, implementasi UU No.11/2006 yang optimal, penyediaan lapangan kerja, perbaikan sarana dan pra-sarana sumber mata pencaharian masyarakat, dan sebagainya.

Secara singkat dapat kita sampaikan bahwa reintegrasi diarahkan untuk mentransformasikan konflik dan membangun ruang demokrasi (popular control and political equality) supaya masyarakat lebih partisipatif dan penuh keadilan (jauh dari rasa diskriminasi antar individu/kelompok). Pemerintah Aceh perlu mengevaluasikan implementasi reintegrasi yang dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA), pola pendekatan pelaksanaan program dengan By name By address sangat memberikan dampak kecil bagi terciptanya transformasi konflik. Langkah ini seakan hanya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dan supaya memudahkan pertanggung jawaban semata. Tetapi kita lupa bahwa masyarakat korban, eks-kombatan, eks-peta, semua mereka hidup di sektor real khususnya pertanian dan perikanan.

Sebenarnya, banyak dari mereka sudah memulai kegiatan ekonominya untuk menjaga tetap survive, tetapi interfensi yang diarahkan ke mereka dari program pemerintah sangat lemah sekali. Sehingga dapat kita lihat bahwa masih banyak sarana pertanian yang rusak selama konflik belum diperbaiki sehingga tidak bias mengaliri air maupun akses ke sumber mata pencaharian. Begitu juga dengan sector perikanan, banyak mereka yang memutuskan untuk melaut tetapi ketika ikan yang ditangkap banyak mereka kurang kemampuan untuk mengolahnya menjadi produk yang bisa menjaga stabilitas harga, bahkan banyak diantara mereka kemudian kurang akses untuk pendaratan ikan, hal ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk dilakukan. Disinilah pentingnya peace sensitivity dalam merumuskan APBA supaya alokasi anggarannya diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat korban.

Untuk itu, melalui tulisan ini saya ingin mengajak supaya DPRA sebagai institusi resmi dalam mengawal eksekutif dan mengesahkan APBA memiliki dukungan data yang kuat, suapaya ketika pembahasan RAPBA yang diajukan eksekutif dapat menyoroti kebutuhan  real, bukan hanya diperdebatkan tentang alokasi dana aspirasi dan operasionalisasi semata. Maka jika Parlemen Aceh tidak memiliki data yang kuat hasil pendataan yang dilakukannya sendiri, saran saya jangan segan-segan untuk menggunakan data yang dikumpulkan melalui penelitian-penelitian, baik yang dilakukan oleh universitas di Aceh, lembaga UN/NGO, maupun peneliti luar negeri. Kita apresiasikan hasil kerja keras mereka dengan menggunakan data mereka sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pembangunan kedepan.

Evaluasi pelaksanaan reintegrasi secara komprehensif penting sekali dilakukan, libatkan penerima manfaat dan masyarakat korban supaya mendapatkan informasi yang tepat dalam menindaklanjuti program-program reintegrasi kedepan. Selanjutnya, komunikasikan, negosiasikan dan bahkan lakukan lobby dengan Jakarta, supaya mereka yakin dengan pemikiran dan konsep yang kita bangun itu dapat menjamin keadilan korban, terciptanya keterpaduan aktifitas social, ekonomi dan politik, sehingga perdamaian yang sudah empat tahun berlangsung ini dapat terus berlanjut dan tidak berulang kembali ke situasi konflik baru, mari kita bekerja bersama untuk memperkuat perdamaian dan melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

* Penulis adalah sekretaris Konsorsium Aceh Baru

sumber : serambinews