KIP Aceh juga telah melakukan koordinasi dengan masing-masing tim sukses atau tim pemenangan para calon kandidat yang akan diumumkan oleh KIP pada tanggal 8 Maret 2012 nantinya. KIP melakukan itu semua paling tidak untuk mengurangi konflik yang akan terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2012 nantinya, ini semua jug tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak keamanan maupun semua elemen masyarakat lainnya, terang Ilham.

Selain itu, Ilham juga menyatakan bahwa Pilkada Aceh 2012 merupakan awal dari proses transisi untuk memuju demokrasi yang lebih baik di Aceh. Terkait ada beberapa persoalan yang timbul selama ini termasuk masalah daftar pemilih, KIP juga telah melakukannya sesuai dengan keputusan KPU.

Lain halnya lagi tanggapan dari Asiah, dimana kekerasan yang terjadi pada Pilkada 2012 ini hampir sama dengan pelaksanaan Pilkada 2009 lalu. Ini tidak terlepas dari diabaikannya kasus-kasus kekerasan oleh para kontestan maupun timses untuk meminimalisir kekerasan itu, terang Asiah.

Asiah juga menekankan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mahasiswa untuk ikut memantau dan melihat serta menyampaikan aspirasi dan uneg-uneg mereka bagaimana proses-proses yang sudah dijalankan oleh pihak-pihak terkait selama ini.

Kerjasama yang erat semua elemen sipil akan membuat kinerja pemerintah lebih mudah untuk sosialisasikan kedepan, itu semua tidak terlepas dari banyak PR yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelum-sebelumnya, sambung Asiah.

Sementara itu, Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs. Iskandar Hasan, M.H, menyatakan komitmen pihak keamanan untuk melaksanakan Pilkada Damai di Aceh. Dimana pihak Polda sendiri telah melakukan sosialisasi tersebut jauh-jauh hari sebelumnya.

Disamping itu, Polda Aceh juga akan melaksanakan diskusi mengenai Pilkada Damai dengan mengundang Kandidat Gubernur dan seluruh Stakeholder yang ada di Aceh. Ini dilakukan oleh Polda setelah pengumuman calon dari KIP 8 Maret 2012.

Polda Aceh juga akan mempersiapkan Pos Komando di setiap Polres yang ada di Wilayah Hukumnya, terang Kapolda.

Pos-pos tersebut berfungsi untuk menerima laporan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada nantinya. Polda juga akan melakukan pelatihan pengamanan bagi masyarakat sipil yang akan ditugaskan di Tempat Pemugutan Suara (TPS).

Kapolda juga menerangkan bahwa untuk pelaksanaan Pilkada 2012, Polda Aceh benar meminta tambahan Pasukan terutama pasukan Brigade Mobil (BRIMOB) kepada Mabes Polri untuk menunjang kinerja di lapangan.

Penambahan pasukan ini tidak perlu dirisaukan oleh masyarakat, karena pasukan yang akan dikirim ke Aceh tugasnya hanya menggantikan personel yang sudah ada sekarang. Karena personil yang akan kita turunkan ke lapangan adalah mereka yang sudah tahu bagaimana kondisi di daerah tersebut, sedangkan pasukan tambahan tidak tahu lokasi sama sekali, maka kita tugasnya dia di kantor, terang Kapolda.

Acara diskusi ini dihadiri lebih kurang 50 orang peserta yang berasal dari berbagai unsur, baik dosen, mahasiswa, aktifis LSM, pengamat politik dan juga masyarakat. Semua pihak mengharapkan agar Pilkada 2012 ini dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat semua. [isd]

Menurut Alja, secara teritorial Buloh Seuma masih merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan, sehingga segala sesuatu yang menyangkut daerah yang terisolir tersebut masih tanggung jawab pemerintah Aceh Selatan.

“Oleh karena itu, pernyataan Bupati Aceh Selatan yang menyatakan Gubernur yang harus bertanggung jawab merupakan upaya buang badan dari Bupati Aceh Selatan,” kata Alja Yusnadi.

Menurut Foras, berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat Buloh Seuma, termasuk meminta pisah dari Kabupaten Aceh Selatan dan meminta gabung dengan Kabupaten Aceh Singkil. “Seharusnya hal ini menjadi warning bagi pemerintah yang ada di Aceh Selatan,” ujar Alja Yusnadi.

Alja Yusnadi menambahkan, yang harus dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan adalah turun ke Buloh Seuma dan berdialog dengan masyarakat terkait masalah yang dihadapi masyarakat. “Dan kemudian, lakukan langkah kongkrit untuk mengeluarkan masyarakat Buloh Seuma dari keterisoliran,” tambahnya.

“Jika hal tersebut membutuhkan dana besar dan tak mampu ditampung oleh APBK, maka disinilah peran Bupati untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan memanfaatkan dana otonomi khusus yang ada,” tambah Alja Yusnadi.

Foras menyesalkan sikap Bupati yang selama ini sangat jarang bahkan tak pernah turun ke Buloh Seuma dan lebih mementingkan urusan pertambangan daripada mengurus masyarakat Buloh Seuma.

Terakhir, Foras menuntut diakhir masa pemerintah Bupati dan Wakil Bupati Husen – Daska harus mampu memberikan solusi bagi masyarakat Buloh Seuma. “DPRK juga jangan tinggal diam, dalam perencanaan pembangunan yang diusulkan eksekutif, DPRK dapat mempertanyakan masalah Buloh Seuma,” tutup Alja Yusnadi, tokoh pemuda Aceh Selatan tersebut.

Sumber : http://atjehlink.com/soal-buloh-seuma-bupati-dan-dprk-jangan-buang-badan/?utm_source=Visit+Aceh&utm_medium=Visit+Aceh